SBY: Banyak The Invisible Hand Ingin Atur & Tata RI

Jakarta - The invisible hand. Keberadaannya dikritisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran ingin ikut mengatur dan menata kembali Indonesia pascareformasi.Keberadaannya dinilai SBY kerap kali membuat upaya pemerintah mengawal proses panjang reformasi disalahartikan. Siapa saja the invisible hand?"The invisible hand ini muncul sebagai bagian dari proses perubahan zaman, baik secara nasional maupun global," kata SBY tanpa merinci.Hal ini disampaikan dia dalam pidato politik saat memperingati Hari Kelahiran ke-61 Pancasila di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (1/6/2006)."Menegakkan aturan main, dianggap kembali ke rezim otoritarian. Kepolisian menegakkan aturan hukum agar masyarakat tidak main hakim sendiri termasuk unjuk rasa anarkis, dianggap represif dan melanggar HAM. Menata kembali desentralisasi untuk memantapkan otonomi daerah, dianggap kembali ke pemerintahan sentralistik," beber SBY.Namun diakuinya, ada juga the invisible hand yang menghasilkan sesuatu yang positif, seperti perang melawan korupsi, demokratisasi, dan membangun good corporate governance.Namun sedikit di antaranya yang bertentangan dengan konsensus dasar bangsa. Hal ini dialami pada masa awal reformasi.Ketika itu di kalangan masyarakat tumbuh semacam apatisme, disorientasi, konflik dan kebencian.Salah satu wujudnya adalah fenomena "Deordebaruisasi" atas nama reformasi dan semangat demokrasi."Padahal tidak semua nilai-nilai yang ada di masa lalu harus dibongkar. Banyak nilai-nilai yang baik dan seharusnya harus dilaksanakan," kata SBY.Fenomena lainnya adalah pembongkaran sistem pemerintahan dan politik yang sentralistik dan otoritarian menjadi desentralisasi dan egalitarian."Begitu besar gerak perubahan itu tidak disadari baik atau tidak, langsung atau tidak, kekuasaan pusat melemah, kekuasaan negara ikut melemah," ujarnya.Dampak selanjutnya, kata SBY, adalah munculnya ketidakstabilan kondisi sosial politik. Padahal secara sosiologis di masa transisi yang sedang dijalani, ada kerawanan yang perlu diwaspadai."Nilai dan tatanan lama ditinggalkan, tapi nilai dan tatanan baru belum diwujudkan. Kita bahkan belum membangun konsensus baru dalam reformasi tanpa meninggalkan konsensus dasar bangsa yang sudah ada," tandasnya. (san/)