ADVERTISEMENT

6 Kabar Terkini Pemenang Tender Gorden Rumdin DPR yang Bikin Geger

Tim detikcom - detikNews
Senin, 09 Mei 2022 21:33 WIB
Situasi PT Bertiga Mitra Solusi pemenang tender gorden rumah dinas anggota DPR
Foto: Kantor PT Bertiga Mitra Solusi (Khairul Ma'arif/detikcom)

3. Kantor di rukan

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (9/5/2022), pukul 13.37 WIB, kantor ini bertempat di sebuah rukan berlantai empat.

Dari depan tidak tampak ada plang nama atau keterangan yang bertuliskan nama perusahaan tersebut. Kantor ini hanya menempati satu bidang rukan berlantai empat.

Terpantau di lokasi jarang sekali terlihat hilir-mudik pegawai kantor tersebut. Namun ada seorang pria berjaket menggunakan motor Yamaha Nmax yang ada stiker Pamdal DPR RI masuk ke kantor PT Bertiga Mitra Solusi yang notabene menggunakan finger print.

Motor Yamaha Nmax yang ada stiker Pamdal DPR RI di depan kantor PT Bertiga Mitra Solusi (Khairul Ma'arif/detikcom)
Saat didatangi, hanya ada seorang pria yang berjaga. Saat ditanyai untuk diwawancara, pria bernama Sitorus tersebut mengaku tidak ada petinggi perusahaan hari ini yang masuk.

"Lagi pada WFH semua, kemarin kan ada yang positif pulang Lebaran, jadi WFH. Gini aja, nanti balik lagi aja 2-3 hari," katanya saat ditemui di lokasi, Senin (9/5).

Sitorus tidak dapat memberikan keterangan secara lengkap karena ia mengaku hanya diinstruksikan menjaga rukan ini. Ia juga tidak mengetahui kantor yang dijaganya ini bergerak di bidang apa.

"Aduh, saya masih kurang tahu karena masih baru di sini. Kalau saya sih instruksi hanya menjaga. Ada dua orang, tapi sama kayak saya. Kalau bergerak sih saya kurang ngerti lah. Pegawainya banyak, puluhan ada," tambahnya.

4. Bakal diaudit

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. BURT kemudian bakal memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.

"Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya," kata Wakil BURT Achmad Dimyati Natakusumah kepada wartawan, Senin (9/5).

"Baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat," lanjutnya.

Dimyati mengakui proses penganggaran pengadaan gorden yang sempat digodok di BURT. Namun, dia mengatakan mekanisme pengadaan dibebaskan tidak ada intervensi dari pihaknya.

"Semua digodok di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug," kata politikus PKS itu.

"Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri pimpinan dan anggota DPR apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur," lanjut Dimyati.

Dimyati menegaskan besaran anggaran pengadaan gorden rumah dinas DPR yang bernilai puluhan miliaran itu tetap perlu dicek dan dipelajari. "Besaran itu yang perlu dicek dan dipelajari," ujarnya.

5. Wanti-wanti KPK

KPK mengimbau pengadaan ini dilakukan transparan karena proyek pengadaan barang dan jasa rentan korupsi.

"KPK mengimbau seluruh tahapan dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (9/5).

"Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara," tambahnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT