Pejabat Kemenag Jabar Didakwa Korupsi Dana Soal Ujian Madrasah Rp 7,5 M!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 09 Mei 2022 13:56 WIB
Suasana sidang kasus korupsi di Bandung.
Suasana sidang kasus korupsi di Bandung. (Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Bandung -

Pejabat Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat Agus Kosasih didakwa melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah hingga Rp 7,5 miliar. Agus merupakan Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Provinsi Jawa Barat pada 2017 dan 2018.

Dilansir detikJabar, Agus didakwa mengarahkan pengadaan soal ujian madrasah ke salah satu perusahaan demi mendapatkan cashback atau CSR. Ulahnya itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (9/5/2022). Agus menjalani sidang perdana dengan materi pembacaan dakwaan atas perkara tersebut.

"Bahwa terdakwa Agus Kosasih menggunakan kesempatannya karena kedudukan selaku ketua KKMI Jawa Barat telah mengarahkan pengadaan soal ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT), penilaian akhir semester (PAS), try out (TO), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) untuk dilaksanakan oleh Martin Prawira selaku Direktur CV Mitra Cemerlang Abadi sehingga tidak dilaksanakan oleh para kepala Madrasah," ujar jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Arnold Siahaan saat membacakan dakwaan.

Perbuatan Agus tersebut dinilai JPU bertentangan dengan petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag RI. Berdasarkan juknis, yang berhak menggunakan dan membelanjakan dana BOS ialah kepala madrasah di masing-masing lingkungan Kemenag kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Akan tetapi, dalam praktiknya, Agus justru mengarahkan para KKMI di kabupaten dan kota se-Jabar menggunakan CV Mitra Cemerlang Abadi untuk pengadaan soal ujian tersebut. Dalam perjalanannya, Agus melakukan rapat dengan ketua KKMI kabupaten dan kota se-Jabar terkait penunjukan perusahaan tersebut.

"Dalam rapat tersebut, terdakwa menentukan nilai harga untuk pengadaan soal-soal ujian yang disampaikan ke ketua KKMI kabupaten dan kota se-Jabar dengan mengatakan bahwa pihak perusahaan akan memberikan cashback atau CSR sebesar 15-20 persen dari nilai pembayaran pengadaan di masing-masing KKMI kabupaten dan kota," kata Arnold.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga video 'Eks Kades di Bandung Diciduk Usai Korupsi Dana Desa Rp 800 Juta':

[Gambas:Video 20detik]



(idh/tor)