Tersangka Kasus Investasi Bodong Alkes Ratusan Miliar Ajukan Praperadilan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 09 Mei 2022 13:55 WIB
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghentikan sementara aktivitas persidangan terhitung sejak hari ini hingga 24 Juni 2021.
Gedung PN Jakpus (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Salah satu tersangka kasus investasi bodong alat kesehatan (Alkes) senilai ratusan miliar rupiah, Dyna Rahmawati, mengajukan praperadilan terhadap kejaksaan. Dyna meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membatalkan status tersangka dirinya.

Sebagaimana dikutip detikcom dari website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Senin (9//5/2022), permohonan itu mengantongi nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Pst. Dyna menggugat termohon Kejaksaan Agung cq Kejaksaan Tinggi cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).

Berikut petitum Dyna:

1. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan / Perbuatan Curang dan/atau Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Ijin Dari Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dan Atau Pelaku Usaha Distribusi Yang Mana Menerapkan System Skema Paramida dan atau Perdagangan Tanpa Ijin dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) Melanggar : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 46 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 105, 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 dan atau Pasal 3, 4, 5 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2007oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penuntutan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon.
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Lihat juga video 'Investasi Bodong Alkes, Pelaku Catut Nama Kemenkes Buat Gaet Korban!':

[Gambas:Video 20detik]