.webp)
Anggapan senada juga diutarakan anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek. Dia menegaskan di tengah kondisi seperti saat ini dibutuhkan persatuan bangsa untuk pembangunan yang lebih baik.
"Karena itu, orang-orang seperti Dede Budhyarto ini harus dievaluasi kinerjanya sebagai pejabat BUMN. Kalau terus-terusan membuat gaduh, maka nama Presiden Jokowi akan tercoreng, dan sudah seharusnya Menteri BUMN mengevaluasi dari Komisaris PT Pelni," terang Awiek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu pula pernyataan Kapoksi Gerindra di Komisi VI DPR Andre Rosiade. Andre mengingatkan bahwa kesimpulan rapat Komisi VI DPR dengan BUMN bidang transportasi pada 29 Maret 2022 memutuskan agar seluruh komisaris dan direksi BUMN menjaga keharmonisan bermasyarakat dan menjunjung tinggi akhlak dan tidak melontarkan sentimen SARA.
"Tidak sepatutnya pejabat BUMN, baik komisaris dan direksi, melontarkan komentar yang berbau SARA dan membuat gaduh masyarakat, dan ini sudah diputuskan dalam kesimpulan rapat antara Komisi VI DPR dengan BUMN Transportasi. Jadi, sudah seharusnya Dede Budhyarto menjaga keharmonisan bermasyarakat," kata Andre.
Seperti diketahui, Dede Budhyarto sempat mengomentari ajakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H/2022 di Jakarta International Stadium (JIS). Dede menyebut Anies sebagai penjual 'politik identitas' saat menggunakan JIS sebagai tempat salat Idul Fitri.
Belakangan, pada Maret 2022 kemarin Dede juga kembali melontarkan pernyataan berbau rasis mengenai keturunan Yaman di Indonesia yang sering membuat gaduh.
Pada 2021, Dede Budhyarto juga sempat disoroti karena meminta seluruh perusahaan BUMN membatalkan kajian yang dia nilai radikal serta mengevaluasi karyawan yang terlibat dalam acara tersebut dari jabatannya. Di mana, ketika itu karyawan PT Pelni mengundang Ketua MUI KH Cholil Nafis sebagai penceramah kajian Ramadan.
(zak/imk)
