Komisi VI DPR RI mengkritik kinerja Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budhyarto atau Dede Budhyarto. Komisi VI DPR mendesak Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi kinerja Dede Budhyarto selaku Komisaris Independen PT Pelni.
Sejumlah 'penghuni' Komisi VI DPR, dari anggota hingga pimpinan kompak menganggap Dede Budhyarto tak sekali menyampaikan pernyataan yang memantik kegaduhan di masyarakat. Salah seorang anggota Komisi VI DPR yang menganggap demikian ialah Nasim Khan.
"Dede Budhyarto seharusnya berkomentar terkait kinerja perusahaan dalam persiapan arus mudik dan arus balik lebaran, bukan malah berkomentar di luar itu yang justru membuat gaduh di suasana Idul Fitri ini," kata Nasim dalam keterangannya, Minggu (8/5/2022).
"Jadi saya minta agar Menteri BUMN mengingatkan saudara Dede Budhyarto dan semua jajaran BUMN yang tidak becus bekerja dan hanya mencari sensasi," imbuh Kapoksi PKB Komisi VI DPR itu.
Tak hanya itu, anggota Komisi VI DPR lainnya Abdul Hakim Bafagih juga meminta agar seluruh pejabat BUMN, baik itu komisaris maupun direksi, fokus bekerja meningkatkan pelayanan. Abdul Hakim meminta komisaris dan direksi BUMN tak melontarkan komentar-komentar yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
"Seharusnya komisaris dan direksi BUMN bekerja melayani masyarakat, tingkatkan kinerja perusahaan, bukan malah berkomentar di luar itu dan membuat gaduh, seperti apa yang dilontarkan oleh Dede Budhyarto selaku Komisaris Pelni," sesal Abdul Hakim.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Hekal juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi BUMN yang tak serius dalam bekerja, termasuk Dede Budhyarto.
"Demi jalannya roda pemerintahan yang baik dan menghentikan hancurnya perpecahan di masyarakat, maka saya meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir menegur tegas komisaris dan direksi BUMN yang kerap membuat gaduh masyarakat," kata Hekal.
"Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa saat ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. "Kalau Dede Budhyarto tidak bisa menjaga persatuan bangsa seperti apa yang diharapkan Presiden Jokowi, maka sebaiknya dievaluasi saja dari Komisaris Pelni," sambung dia.
Anggota Komisi VI DPR Amin AK juga mendesak Menteri BUMN Erick Thohir bertindak tegas kepada komisaris dan direksi yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai pejabat BUMN.
"Pejabat BUMN yang kerjanya hanya bisa memecahkan belah masyarakat sebaiknya dievaluasi saja, seperti Dede Budhyarto itu. Perusahaan BUMN tidak akan berjalan dengan baik kalau pejabatnya tidak punya akhlak yang baik," tegas politikus PKS itu.
Simak kritik anggota Komisi VI DPR lainnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Menhub Larang Truk Gandeng Beroperasi 2 Hari Sebelum dan Sesudah Lebaran
