.webp)
Lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI telah tuntas dengan dimenangi peserta lelang yang menawarkan harga Rp 43,5 miliar. Perusahaan itu adalah PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di Tangerang, Banten.
Lelang itu diikuti oleh 49 peserta. Namun, hanya harga penawaran dari tiga peserta lelang yang bisa terlihat, termasuk PT Bertiga Mitra Solusi.
"Tender sudah selesai," demikian tertulis dalam situs LPSE DPR RI, Kamis (5/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
MAKI Heran
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. MAKI heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya.
"Terus terang saja agak aneh jika pengumuman pemenang yang dijadikan pemenang adalah penawar tertinggi. Karena yang tidak memenuhi persyaratan itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya, misalnya barangnya jelek, tidak dapat dukungan, atau tidak sesuai spesifikasi, itu nggak sampai dibuka penawaran," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (5/5).
"Kain gorden itu kan di pasaran banyak dan panitia mestinya memberikan spesifikasi barangnya itu yang gampang dicari di pasar, jadi nggak boleh dikunci, sehingga hanya satu perusahaan yang bisa menyuplai kain, itu nggak boleh," lanjutnya.
Boyamin mengatakan proses tender harus berjalan kompetitif. Menurutnya, pemenang tender harusnya dipilih dari perusahaan yang menawarkan harga termurah dan memenuhi persyaratan.
"Karena ini namanya tender harus kompetitif, maka dicari di pasaran yang banyak, maka nanti banyak perusahaan yang ikut tender, sehingga terjadi harga yang kompetitif. Kompetitif itu kan mestinya harga termurah yang memenuhi persyaratan. Nah, ini kok justru pemenang harga tertinggi. Ini agak sesuatu yang tidak lazim," ujarnya.
Boyamin yakin dua perusahaan lainnya yang ikut tender memenuhi persyaratan. Sebab, kata Boyamin, gorden merupakan barang yang mudah dicari di pasaran.
"Saya juga berkeyakinan dua yang lain itu mampu memenuhi persyaratan, mampu memenuhi spesifikasi, karena ini barang mudah dicari, di Pasar Baru, di Mangga Dua, atau di Tanah Abang pasti banyak sesuai spesifikasi yang bisa disuplai pemborong," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
Simak Video: Gorden Rp 90 Juta untuk Rumah Dinas Anggota DPR
Pimpinan DPR Tanya ke Kesekjenan
Pimpinan DPR mengaku akan menanyakan hal tersebut kepada Kesekjenan DPR. Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mengecek pemenang tender ke Kesekjenan.
"Persoalan gorden itu ada di kesekjenan. Kita coba cek lagi karena itu domain kesekjenan," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (6/5).
Dasco menuturkan, setelah reses, DPR akan menggelar rapat. Nantinya, dalam rapat tersebut, akan dipertanyakan soal pemenang tender gorden tersebut.
"Namun, setelah masuk reses, kita akan minta kita tanyakan kepada kesekjenan DPR," ujarnya.
Fahri Hamzah Minta Puan Tanggung Jawab
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi Rp 43,5 miliar. Fahri Hamzah meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.
"Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," kata Fahri sambil menyertakan emoticon senyum saat dihubungi, Sabtu (7/5).
Lebih lanjut Fahri Hamzah berbicara terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga.
"Pimpinan DPR harus memisahkan pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Harusnya Senayan itu dikelola dalam satu kesatuan kelembagaan. Ada dua infrastrukturnya, fisik dan nonfisik. Yang nonfisik itu fungsi keahlian," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini mengaku sedih jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini. Menurutnya, DPR seharusnya tidak mengurus persoalan gorden, melainkan membuat UU hingga mengawasi pemerintah.
"Kalau ada (keterlibatan), agak sedih saya, jangan terlibat. Jadi politisi di Senayan itu fokus sibuk awasi pemerintah, bikin UU dan anggaran yang sehat. Jangan urus gorden," ujarnya.
Penghuni Rumah Dinas Buka Suara
Anggota Komisi III DPR yang juga penghuni rumah dinas (rumdin) jabatan DPR Habiburokhman menegaskan tidak pernah setuju dengan pengadaan gorden DPR, yang kini telah selesai lelang dengan harga Rp 43,5 miliar. Dia bahkan menyebut rumah dinas jabatan DPR tidak perlu gorden baru sama sekali.
"Sebagai penghuni RJA (rumah jabatan anggota), saya tegaskan nggak perlu gorden baru semahal itu atau malah nggak perlu gorden baru sama sekali," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (7/5).
Waketum Partai Gerindra ini bahkan mengaku tidak pernah meminta disediakan furnitur untuk rumah dinas anggota. Dia mengaku selalu membeli sendiri sebagian besar furnitur yang ada di rumah dinas.
"Jangankan gorden baru, furnitur yang seharusnya disediakan saja ini sebagian besar saya beli sendiri, dan ini sudah mau masuk 3 tahun masa jabatan," ucapnya.
Habiburokhman kembali menekankan, sebagai penghuni, dia tidak pernah mengusulkan pengadaan gorden. Dia juga tidak pernah membahas atau bahkan menyetujui pengadaan tersebut.
"Jadi jelas kami tidak pernah mengusulkan, tidak pernah membahas, dan tidak pernah menyetujui pengadaan ini," ujarnya.
