0,5 Persen APBN Diusulkan untuk Tangani Bencana

Jakarta - Bencana alam sering melanda tanah air, dari banjir hingga gempa bumi. Karena itu muncul usulan untuk mengalokasikan 0,5 persen APBN untuk penangananan bencana nasional.Hal itu disampaikan anggota DPR dari FPAN Drajad Wibowo kepada wartawan di Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (31/5/2006).Pengalokasian itu, menurut Drajad, bisa dimulai pada pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) 2006."Harus ada kesepakatan nasional soal pola penanganan bencana. Dan untuk itu setidaknya harus ada dana cadangan minimal 0,5 persen atau sekitar Rp 4 hingga 5 triliun," terang dia.Yang tak kalah penting, pemerintah harus memiliki pemetaan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat bencana alam. "Ini seperti manajemen risiko dalam dunia perbankan," jelas Drajad.Dia memaparkan, nantinya alokasi 0,5 persen ini harus diprioritaskan untuk 3 hal. Pertama, pengerahan pasukan gerak cepat dari TNI yang dibantu oleh sipil terlatih. Kedua, penanganan komunikasi, dan ketiga, kesiapan logistik."Tiga hal ini yang penting selain perlunya alokasi untuk deteksi dini," cetus pria yang juga anggota Komisi XI bidang anggaran ini.Drajad juga mendesak dilakukannya audit atas dana-dana bantuan yang diterima oelh pemerintah, baik yang berasal dari anggaran pemerintah sendiri, bantuan asing, ataupun bantuan masyarakat yang melalui pemerintah."Pihak swasta seharusnya juga diimbau untuk mengaudit dana bantuan yang mereka terima," imbuh dia.Mengenai penggalangan dana korban bencana yang banyak dijumpai di pinggir jalan, menurut Drajad, rentan penyimpangan. "Jadi, mahasiswa juga sebaiknya kalau mau mengalang dana melalui kampus saja," tandas Drajad. (nvt/)