Wapres: Pemda Yogyakarta & Jateng Terlalu Birokratis

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik Pemda Yogyakarta dan Jawa Tengah terlalu birokratis sehingga penanganan korban gempa menjadi lamban."Pemda dianggap terlalu birokratis dan tidak berani mengambil langkah-langkah cepat untuk membantu masyarakat," ujar Jusuf Kalla seperti dikutip Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai bertemu Wapres di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2006).Mu'ti bertemu Wapres dalam rangka meminta kesediaan Jusuf Kalla untuk membuka muktamar PP Pemuda Muhammadiyah ke-13 di Samarinda pada 10-12 Juli mendatang.Menurut Wapres, akibat Pemda Yogyakarta dan Jawa Tengah terlalu birokratis,penanganan korban gempa bumi menjadi lambat. Dia contohkan ketika korban gempa meminta mie instan harus menunjukkan KTP.Pemda juga terkesan sangat hati-hati dalam memberikan bantuan. "Kalau lebih yang menerima kan rakyat juga," ujar Wapres.Sementara itu salah satu ketua PP Pemuda Muhammadiyah Nazamuddin Ramli menyebutkan bahwa pemerintah tidak menetapkan gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya menjadi bencana nasional karena hingga kini pemerintahan di Yogyakarta dan Jawa Tengah masih efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya."Jadi tidak ada aturan yang mengisyaratkan harus dinyatakan dan dideklarasikan sebagai bencana nasional," ujar Wapres dikutip Nazaruddin Ramli. (san/)