ADVERTISEMENT

Gerindra Dukung Larangan Ekspor Minyak Goreng: Atasi Kelangkaan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 28 Apr 2022 21:45 WIB
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Pemerintah melarang ekspor crud palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut keputusan itu akan berakibat baik pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng (migor) dalam negeri.

"Kelangkaan migor dan tingginya harga migor di pasaran akan dapat diatasi dengan keputusan presiden tersebut sehingga persoalan yang timbul di masyarakat dapat segera teratasi. Kebijakan ini adalah hal yang prioritas, agar kedaulatan Indonesia sebagai negara terbesar produsen CPO tidak lagi dipertanyakan. Keputusan presiden Jokowi soal ini sudah benar. Memenuhi harapan masyarakat pada umumnya," kata Muzani dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).

Muzani mengatakan kebijakan ini tentunya akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari ekspor CPO. Dia mengatakan produksi CPO juga bisa menurun, termasuk minyak goreng, sehingga mengakibatkan serapan terhadap tandan buah segar (TBS) dari para petani sawit akan berkurang yang berimbas terhadap pendapatan para petani sawit.

Namun, menurut Muzani, kebijakan yang mendahulukan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri harus didahulukan. Dia mengatakan tak ada suatu kebijakan yang sempurna tanpa menimbulkan persoalan.

Muzani mengatakan kebijakan itu akan menimbulkan dua sisi. Dia mengatakan ada pihak yang diuntungkan dari kebijakan itu, serta ada juga yang dirugikan.

"Inilah proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang keluar dari pemerintah tidak selalu menguntungkan semua pihak. Ada pengorbanan dari pihak lain untuk mencapai kebaikan bersama," ujar Muzani.

Wakil Ketua MPR itu kemudian mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini. Menurutnya, keputusan yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dipertimbangkan secara matang.

"Tidak mungkin suatu kebijakan akan memenuhi unsur semua pihak. Pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Tapi itu semua dilakukan untuk terciptanya kebersamaan ekonomi. Presiden Jokowi bahkan berjanji pada saat kebutuhan migor dalam negeri sudah terpenuhi dan harga di pasaran telah stabil, kebijakan pelarang ekspor CPO dan migor akan dicabut," katanya.

Simak berita selengkapnya pada halaman berikut.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT