.webp)
Twitter Punya Kebebasan, Indonesia Punya Aturan
Pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, berbicara tentang kemungkinan efek negatif rencana kebebasan berbicara di Twitter yang akan dicapai oleh Elon Musk. Menurutnya, hal ini memang bisa memicu kekhawatiran.
"Elon Musk kan bilang Twitter adalah alun-alun kota bagi demokrasi. Yang mana setiap pembicaraan untuk menentukan nasib Anda bisa diperdebatkan. Persoalannya, itu adalah sebuah platform dari perusahaan swasta yang jangkauannya global. Kalau diasumsikan kita menerima begitu saja, ya ada kekhawatiran dengan kebebasan yang seluas-luasnya itu," kata Firman kepada detikcom, Kamis (28/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini dikhawatirkan bisa berpengaruh dengan situasi sosial di Indonesia," lanjutnya.
Namun dia mengingatkan Indonesia memiliki kontrol. Indonesia bisa menolak hal yang tak sesuai dengan nilai yang ada di Indonesia.
"Tapi kan ada kontrol kalau tidak ada kesesuaian dengan value yang ada di Indonesia. Tidak selalu kita menerima begitu saja," ungkapnya.
Dia menyadari bahwa Indonesia memang memiliki pengalaman buruk dengan Twitter yang dijadikan sebagai media kampanye politik. Kondisi inilah yang kemudian memicu polarisasi politik.
"Memang ada pengalaman kita di tahun 2017 dan 2019 ketika Twitter dijadikan sebagai media kampanye politik. Yang mana saling hantam di Twitter ini yang memicu polarisasi politik. Dan di Indonesia ada aturan di Kominfo, jika ada konten yang mengganggu bisa di-takedown 2x24 jam," ungkapnya.
Menurutnya, perseteruan kelompok di Twitter bisa lebih liar. Kendati demikian, kondisi seperti ini bisa dicegah lewat aturan.
"Mungkin akan lebih liar dan lebih ganas perseteruan antarkelompok mengandalkan kebebasan berbicara, menghina, melempar hoax. Tetapi kan kita punya aturan untuk mencegah itu," ujarnya.
(rdp/tor)
