Aksi Kekerasan Marak, Komisi III DPR Diminta Panggil Kapolri

Jakarta - Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, membuat Aliansi Bhineka Tunggal Ika jengah. Mereka mendesak Komisi III DPR meminta ketegasan Polri melalui pemanggilan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aliansi Bhineka Tunggal Ika, Yeni Rosa Damayanti dalam audiensi dengan Komisi III di Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (30/5/2006).Aliansi ini melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai sudah merongrong UUD 1945, Pancasila, serta asas Bhineka Tunggal Ika.Dikatakan Yeni, kekerasan yang dilakukan kelompok itu antara lain pengusiran Gus Dur saat akan membuka seminar di Purwakarta, penutupan sejumlah gereja, dan kekeraan pada beberapa artis."Polri bersikap sangat diskriminatif dengan membiarkan kelompok-kelompok tersebut melakukan anarkisme pada kelompok lain yang mereka anggap salah," ujar Yeni.Mendengar pemaparan itu, anggota Komisi III dari FPDIP Panda Nababan lantas bersuara. "Kami akan merespons dan menindaklanjuti keluhan ini. Dan apa yang dilakukan aliansi ini sesuai dengan prinsip dan pendirian partai saya. DPP PDIP juga akan mengirim surat pada Kapolri," kata Panda.Aliansi Bhineka Tunggal Ika juga berencana untuk menemui Presiden SBY guna menyampaikan tuntutan serupa."Kami memberikan batas waktu satu minggu pada Kapolri utnuk mengusut tuntas masalah ini," cetus Yeni tanpa menyebut apa tindakan selanjutnya bila tidak ada respons dari Polri.Rombongan itu berjumlah sekitar 30 orang, dan terdiri dari beberapa organisasi massa seperti Koalisi Perempuan, Jaringan Tionghoa Muda, PBHI, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Audiensi berlangsung sejak pukul 14.30 WIB dan dipimpin oleh Trimedya Panjaitan. Hingga pukul 17.30 WIB, kegiatan masih berlangsung. (nvt/)