ADVERTISEMENT

Sekdisdikbud Banten Tersangka KPK, Begini Duduk Perkara Kasus SMKN 7 Tangsel

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 26 Apr 2022 18:48 WIB
Dua tersangka kasus korupsi lahan SMKN 7 Tangsel, Ardius Prihantono dan Farid Nurdiansyah, ditahan.
Konpers Pentepan Tersangka Dugaan Korupsi SMKN 7 Tangsel (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

KPK menetapkan tiga orang tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel). Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel Provinsi Banten TA 2017.

Tiga orang yang ditetapkan tersangka adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/KPA Dinas P&K Provinsi Banten Ardius Prihantono (AP), swasta Agus Kartono (AK), dan swasta Farid Nurdiansyah (FN).

Duduk perkara kasus ini dimulai ketika adan proyek pengadaan tanah SMKN 7 Tangsel. Berikut ini rincian konstruksi perkara yang disampaikan KPK dalam konferensi pers, Selasa (26/4/2022):

- Sekitar bulan Oktober 2017, AP menerima informasi calon lokasi lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan dari FN dan Imam Supingi (pengawas SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten).
- AP kemudian melakukan survei lahan bersama dengan FN, Imam Supingi, Agus Salim (Lurah Rengas), dan Oka Kurniawan (konsultan dari PT GBK/Gemilang Berkah Konsultan)
- Lokasi lahan yang disurvei adalah milik Sofia M Sujudi Rassat dan Franky dengan luas lahan sekitar 7.000 m2.
- AP selaku KPA diduga tidak menyusun laporan hasil survei tersebut dalam bentuk berita acara.

- Sekitar November 2017, terbit Surat Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SMAN dan SMKN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dengan menyebutkan AP menjabat selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengadaan Tanah.
- Pada Desember 2017, AP menerima laporan terkait Penilaian Tanah Pengganti atas permintaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Lahan yang dinilai adalah lahan milik Sofia M Sujudi Rassat dengan nilai tanah sebesar Rp 2,9 juta/m2 yang mana penilaian ini mengabaikan kondisi akses utama menuju lahan dari Jalan Punai I yang tertutup tembok warga.

- Atas hasil penilaian tersebut, AP tidak melakukan pemaparan di hadapan Tim Koordinasi.
- Masih di bulan Desember 2017, AK menghadiri musyawarah bentuk ganti kerugian tanpa memiliki kuasa khusus dari Sofia M Sujudi Rassat dan musyawarah pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang hanya dihadiri oleh AP, AK, dan Agus Salim.
- Disepakati bahwa harga lahan sebesar Rp 2, 9 juta/m2 dan luas lahan 5.969m2 sehingga total besaran nilai ganti kerugian dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 17,8 M.
- Diduga tindakan AP selaku PPK telah memproses dan menandatangani terlebih dulu dokumen Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 7 Tangerang Selatan dan kwitansi dengan penerima pembayaran yaitu AK dimana mestinya pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.
- Selain itu, AP selaku PPK juga membayar ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 kepada AK yang bukan merupakan pemilik tanah yang sah sebesar Rp 17,8 M.

- Sebelumnya sekitar tahun 2013, AK diduga juga pernah membayar uang sebesar Rp3,2 M kepada Sofia M Sujudi Rassat untuk membeli lahan di Jalan Cempaka 3 Kelurahan Rengas namun jual-beli tersebut batal.
- Atas pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan yang diterimanya, AK kemudian mengirimkan uang kepada Sofia M Sujudi Rassat sebesar Rp 4,1 M Sehingga total uang yang diduga diterima oleh Sofia M Sujudi Rassat dari AK adalah sebesar Rp 7,3 M.

Akibat perbuatan Agus Kartono tersebut terdapat beberapa pihak yang diduga menerima keuntungan dari pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 10,5 M, di antaranya:

- Agus Kartono menerima Rp 9 miliar
- Farid Nurdiansyah menerima Rp 1,5 miliar

Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Simak juga video 'Mahfud Md Minta Dewas KPK Tegas Lili Pintauli Langgar Etik atau Tidak':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT