Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk tidak banyak pencitraan belaka. Pesan keras itu dilontarkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat rapat Paripurna lantaran Anies absen rapat.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021 Senin, (25/4). Saat itu Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco tiba-tiba mengajukan interupsi menjelang rapat berakhir.
Interupsi dilakukan sebelum rapat ditutup oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Rapat paripurna itu diikuti anggota DPRD secara langsung di ruang rapat dan virtual. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hadir langsung di rapat ini. Rapat dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.
"Interupsi Pimpinan, sebelum rapat ditutup," kata Basri mengawali interupsinya.
Basri kemudian mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen di beberapa rapat paripurna terakhir dan selalu diwakili Riza. Padahal, masa jabatan keduanya sama-sama berakhir pada Oktober nanti.
"Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati dan teman-teman anggota dewan yang saya hormati. Saya mengamati beberapa paripurna Pak Gubernur tidak pernah hadir, selalu diwakili oleh Pak Wakil Gubernur terus. Padahal, berhentinya gubernur dan wakil gubernur bersamaan. Kalau tidak salah di bulan Oktober nanti," sambungnya.
Anggota Komisi E itu lantas mengkritik keras Anies Baswedan serta jajaran Pemprov DKI. Kritik itu terkait pembahasan Perda yang disebutnya masih belum tuntas di jajaran Pemprov.
"Kita sudah pernah dibahas di DPRD dan selesai dibahas karena adanya omnibus law yang tadinya perda itu menjadi kewenangan dari DPRD, sekarang diserahkan pada Pak Gubernur dalam bentuk Pergub. Kurang lebih 1 bulan lalu sudah selesai di dewan dan sekarang masih berutak-atik di eksekutif," ujarnya.
Dia meminta Anies dan jajarannya tak sekadar mementingkan pencitraan diri. Dia mengatakan banyak harapan warga DKI yang harus dipenuhi.
"Sekali lagi Pak Wagub yang saya hormati, ini pesan keras buat Pak Gub, buat Pak Wagub dan eksekutif. Tolong hanya jangan hanya pentingkan kepentingan dan pencitraan diri sendiri. Pikirkanlah nasib rakyat Jakarta yang bertahan dan menanggung 8 tahun ini. Harapannya mereka dengan adanya format baru dari Perda zonasi dan RDTR tersebut ada kehidupan atau pencahayaan dan keinginan mereka untuk bisa lebih baik karena tanah mereka statusnya bisa berubah. Saya rasa itu saja pimpinan mohon juga jadi catatan pimpinan, ini saya rasa jadi keluhan seluruh fraksi dan seluruh masyarakat dan biarlah Golkar yang berbicara menyampaikan mungkin mewakili seluruh fraksi," ucapnya.
Permintaan Basri ini lantas menjadi catatan dalam rapat hari ini.
"Jadi catatan," jawab Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Suhaimi.
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
Simak juga Video: Anies ke Pasar Gembrong: Peluk Korban-Ditanya Siap Jadi Presiden?
(dek/dek)