PKS menanggapi isu adanya dugaan pendanaan di balik wacana penundaan pemilu 2024 yang berasal dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). PKS meminta informasi terkait isu tersebut dibuka ke ruang publik.
"Semua isu yang sudah masuk ruang publik mesti dibuka," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (24/4/2022).
Mardani menilai cara kerja oligarki berbahaya apabila informasi dugaan tersebut benar. "Jika benar berbahaya sekali cara kerja oligarki ini," katanya.
Anggota Komisi II DPR itu mengaku belum mendengar informasi dugaan ada urun dana di balik wacana penundaan pemilu itu. Meski begitu dia menilai biaya konsolidasi isu '3 periode' memang membutuhkan ongkos besar.
"Saya belum dengar isu ini. Tapi biaya untuk mengonsolidasi isu tiga periode memang besar," ujarnya.
Mardani kemudian mengungkit acara silaturahmi nasional (silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang meneriakkan '3 periode' di Istora Senayan, Selasa (29/3) lalu. Mardani mendorong informasi tersebut diusut tuntas.
"Apalagi kasus mengumpulkan ribuan kepala desa, bagus diusut tuntas," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Masinton Pasaribu mengungkapkan memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diduga merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).
Simak selengkapnya di halaman berikut
Simak juga Video: Masinton Ungkap Info Kasus Migor untuk Ongkosi Wacana Tunda Pemilu
