Kantor Staf Presiden (KSP) masih menemukan masyarakat yang bingung soal mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Oleh karena itu, KSP siap mengawal penyaluran BLT ini.
"Dari hasil monitoring KSP di lapangan, ada masyarakat yang sedikit bingung dengan sosialisasi penyaluran BLT Minyak Goreng karena di beberapa daerah pelaksanaannya bersamaan dengan penyaluran bansos rutin lainnya," kata Tenaga Ahli Utama KSP RI Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis, Minggu (24/4/2022).
"Tapi lebih baik bingung sedikit dapat jenis bantuan apa, dari pada bingung bagaimana bisa membeli kebutuhan pokok," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk memastikan program bantuan sosial pemerintah tidak hanya terkirim tapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat, lanjut Abraham, KSP bersama Tim dari Kemenko PMK, Kemensos, TNP2K, Bappenas, dan Kemendagri akan terus melakukan monitoring lapangan terpadu hingga Mei 2022.
"Semoga masyarakat yang menerima bantuan, terutama BLT minyak goreng, bisa diringankan bebannya dan betul-betul dimanfaatkan dengan baik," ujar Abraham.
Untuk diketahui, selain menyalurkan bantuan rutin, pemerintah tahun ini juga memberikan bantalan sosial berupa BLT minyak goreng senilai Rp 100.000, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta, dan Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp. 600.000 per penerima.
Untuk BLT minyak goreng sendiri, berdasarkan pemantauan KemenkoPMK terhadap PT Pos, Himbara, dan BSI, per 22 April 2022, BLT sudah tersalur kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
(rdp/dhn)