Puluhan PNS Korban Investasi Bagi Hasil Gugat Perusahaan ke PN Jakpus

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 21 Apr 2022 15:51 WIB
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Gedung PN Jakpus (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) aktif dan yang sudah pensiun menggugat sebuah perusahaan investasi PT F ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Diduga perusahaan itu melakukan serangkaian perbuatan melanggar hukum yang merugikan peserta kurang lebih Rp 3 miliar dengan modus investasi bagi hasil.

Gugatan ini sudah didaftarkan ke PN Jakpus secara online, yaitu dengan nomor pendaftaran PN.JKT.PST-042022OQG.

"Pada pokoknya memohon kepada majelis hakim PN Jakpus, supaya menghukum tergugat terbukti bersalah oleh karenanya mengembalikan seluruhnya kerugian para tergugat sebagai korban investasi bagi hasil," kata advokat Markus Jaka Togatorop kepada wartawan, Kamis (21/4/2022).

Markus menguraikan, perusahaan mengajak para korban PNS guru aktif dan yang sudah lanjut usia supaya berinvestasi di PT F dengan janji bagi hasil keuntungan setiap bulan. Sebagai jaminan investasi tersebut adalah menggadaikan SK pensiun atau SK terakhir di bank. Namun, setelah uang dari bank cair, langsung ditransfer ke PT F.

"Uang pinjaman para penggugat cair yang besarnya setiap orang sekitar Rp 100 sampai Rp 500 juta dengan tenor 5 tahun sampai 15 tahun," beber Markus dari kantor Law Office Markus Jaka Togatorop & Partners.

Para korban dijanjikan tiap akhir bulan mendapatkan uang keuntungan Rp 3 juta sampai Rp 15 juta.

"Namun para penggugat tidak menerima uang bagi hasil tersebut, hanya menerima setelah 3 bulan pertama, setelah itu tidak menerima lagi dan yang ada hanya janji bayar," urai Markus.

Penggugat menduga perusahaan tersebut dinilai tidak berhak melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Sebab, perusahaan PT F diduga tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum gugatan dilayangkan, nasabah sudah meminta jalur kekeluargaan tetapi tidak menemui hasil.

Berikut ini petitum penggugat:

1. Menyatakan Tergugat bersalah menurut hukum dan memerintahkan untuk mengembalikan SK Pensiun dan SK terakhir para penggugat.
2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Ganti kerugian sebesar Rp 3.071.937.296 dan jika tergugat para Tergugat tidak patuh dan taat dalam melaksanakan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan untuk menjaga gugatan para penggugat tidak sia-sia (ilusionis), maka para Penggugat meminta dan menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 per hari jika tergugat 1 lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan isi putusan tersebut.
4. Tanah dan bangunan serta aliran dana rekening tabungan dan deposito tergugat 1 untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali. Menghukum tergugat 1 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, ungkap Markus Jaka Togatorop SH, 20/4/2022.

"Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali. Menghukum tergugat 1 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini," pungkas Markus Jaka Togatorop. (asp/zap)