.webp)
Menurut Abdul Fickar Hadjar, ada beda karakter antara Kejagung dan KPK. Lembaga yang disebut terakhir tentu saja lebih fokus mengusut kasus korupsi. Jadi seharusnya, menurut anggapan umum, kasus korupsi ya ditangani KPK saja.
"Barangkali ini yang menjadi perhatian mengapa tidak KPK. Karena jika penuntutannya difokuskan pada korupsi, sebaiknya memang ditangani KPK, sedangkan kejaksaan meliputi seluruh tindak pidana," kata Abdul Fickar Hadjar membagikan perspektifnya, Kamis (21/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Abdul Fickar Hadjar (Ari Saputra/detikcom) |
Dia berpandangan, KPK punya keunggulan dalam sistem penegakan penanganan kasus korupsi. Di sisi lain, dia mengakui Kejagung punya pengalaman lebih panjang menangani pelbagai kasus tindak pidana.
"Meskipun secara kelembagaan lebih berpengalaman, namun berdasarkan pengalaman 'disiplin sistem'-nya terkadang kurang kuat," kata Fickar.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina juga menyampaikan pandangannya. Dia menilai semua lembaga penegak hukum perlu berperan dalam pemberantasan korupsi.
"Termasuk kejaksaan. Jadi, tidak menjadi suatu hal yang istimewa karena memang sudah seharusnya. Untuk apa disesali? Justru perlu didukung agar Kejagung tidak berhenti pada penetapan empat tersangka, melainkan juga korporasi dan pejabat lain yang mungkin terlibat," kata Almas Sjafrina, dihubungi terpisah.
 Almas Sjafrina (Ari Saputra/detikcom) |
Dia memaknai cuitan Febri Diansyah itu sebagai bentuk kritik atas kinerja KPK yang melandai. Menurutnya, KPK perlu didorong supaya lebih gesit lagi menangani kasus-kasus besar.
"Seharusnya bersama dengan penegak hukum lain, KPK lebih hadir membongkar korupsi, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Almas.
Menurut ICW, persoalan soal lembaga mana yang menagani kasus mafia minyak goreng itu apakah Kejagung atau KPK kini bukanlah perdebatan yang penting. Ada pertanyaan yang lebih mendasar.
"Sekarang KPK sibuk apa?" tandas Almas.
(dnu/tor)
