ADVERTISEMENT

Ungkap Masalah Pengelolaan SDA, LaNyalla Bicara soal Oligarki

Zefanya Aprilia - detikNews
Rabu, 20 Apr 2022 14:10 WIB
LaNyalla Mattalitti
Foto: dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dalam sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh oligarki. Lantas menurut LaNyalla, Sistem Ekonomi Pancasila yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat dan sudah ditinggalkan oleh bangsa ini mutlak dan wajib dikembalikan.

"Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).

Hal itu itu juga ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Selasa (19/4). LaNyalla melanjutkan, sebagai Ketua DPD RI, dirinya sudah keliling ke 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten/kota. Persoalan mereka sama, yaitu masih lebarnya gap atau kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan sumber daya alam yang dirasakan masih jauh dari keadilan sosial.

Kegelisahan stakeholder di daerah, menurutnya, sangat wajar apalagi sumber daya alam ada di hadapan mereka. Tetapi tidak jarang, mereka harus tergusur dan menjadi penonton ketika perusahaan-perusahaan besar mulai menguras sumber daya alam tersebut.

LaNyalla menyimpulkan persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah karena persoalan ini fundamental yang berkaitan dengan arah kebijakan negara. Persoalan ini, katanya, juga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif.

Dijelaskan LaNyalla, pola pengelolaan sumber daya alam yang dianut bangsa ini, terutama sejak Amandemen Konstitusi 1999 hingga 2002 semakin menjauh dari amanat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menurutnya, negara tidak lagi berpihak rakyat sebagai pemegang kedaulatan hakiki, justru malah memperkaya segelintir orang.

Faktanya hasil penelitian lembaga internasional OXFAM mengatakan harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002, jumlah milyuner di Indonesia meningkat 20 kali lipat sementara ratusan juta penduduk Indonesia tetap berada dalam kemiskinan.

Menurut LaNyalla, hal ini terjadi karena ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih bangsa ini dalam mengelolanya. Sebenarnya, ia menegaskan, orientasi perekonomian bangsa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2 dan 3 sudah sangat jelas menyebutkan norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara.

"Tetapi hari ini kita menyaksikan konsepsi pengelolaan Sumber Daya Alam dijalankan dengan pola pemberian hak konsesi Tambang dan Lahan Hutan kepada swasta dan asing. Negara hanya mendapat uang Royalti dan Bea Pajak Ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri," katanya.

Lanjut LaNyalla, dalam catatan pemerhati masalah energi Salamudin Daeng, hasil produksi Batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah sebesar 2.299 triliun rupiah. Jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa membayar lunas seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun.

Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai 950 triliun rupiah jika dibagi dua dengan negara, bisa menggratiskan biaya Pendidikan dan memberi gaji Guru Honorer yang layak. Sementara selain dua komoditi itu, Indonesia merupakan negara produsen terbesar puluhan sumber daya alam lainnya.

Namun menurut Kementerian ESDM, dana yang masuk ke negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Mineral dan Batubara dari tahun 2014 hingga 2020 setiap tahunnya tidak pernah mencapai Rp 50 Triliun. Perolehan tersebut sudah termasuk emas, perak, nikel, tembaga dan lain-lain.

"Jadi kembali kepada kita. Mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau memperkaya oligarki. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan," bebernya.

LaNyalla mengatakan hal ini sekarang tergantung dari leadership kita. Apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh oligarki, atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan.

"Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, kita akan terus menerus dalam kondisi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan utang luar negeri. Lalu rakyat disuap dengan BLT-BLT. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan," tuturnya.

(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT