.webp)
Forum Sekretaris Jenderal Cipayung Plus mengkritik rencana kenaikan harga Pertalite. Disebut, kenaikan itu akan berefek pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Dari keterangan yang dikirimkan oleh Sekjen GMNI Sujahri Somar, Forum Sekretaris Jenderal Cipayung Plus terdiri atas sejumlah organisasi DPP GMNI, DPP IMM, PP GMKI, PP KMHDI, PP PMKRI, PP HIMKABUDHI, dan PP KAMMI. Forum Sekretaris Jenderal Cipayung Plus menilai pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas). Pernyataan ini disampaikan melalui hasil kajian Forum Sekjen, Jakarta, pada Jumat (15/4).
"Kami menilai Menteri ESDM dan direksi Pertamina tidak memiliki empati. Setelah menaikkan harga Pertamax, kini justru berencana menaikkan harga Pertalite dan solar," kata Sekjen PMKRI Tri Urada dalam keterangan Selasa (19/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak hanya sampai di sana, wacana kenaikan gaji direksi Pertamina juga berembus kencang belakangan ini setelah dinaikkannya harga Pertamax. Ini menunjukkan bahwa rendahnya sense of crisis yang dimiliki oleh jajaran direksi Pertamina sehingga akan menambah penderitaan rakyat," ujarnya.
Tri meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertindak. Menurunkan harga bahan bakar minyak dan mengganti pejabat yang dinilai tidak bisa bekerja.
"Kami meminta langkah tegas Presiden segera menurunkan harga BBM dan mencopot jajaran direksi yang selama ini menghambat terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang energi (migas)," katanya.
Organisasi mahasiswa itu menyinggung data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Disebut, impor BBM pada Februari 2022 tercatat mencapai 2,12 juta ton, naik 16 persen bila dibandingkan Januari 2022, sebesar 1,83 juta ton. Melonjak 16% dari sisi volume secara bulanan atau month to month.
Sementara itu, Sekjen GMNI Sujahri Somar menyebut kenaikan harga BBM jenis Pertamax pada 1 April lalu berimbas pada kenaikan harga pokok.
"Naiknya harga BBM jenis Pertamax akan memperburuk perekonomian Indonesia dan memicu naiknya harga bahan pokok yang lain. Mulai tingginya permintaan terhadap BBM bersubsidi seperti Pertalite atau solar, kenaikan biaya produksi berbagai sektor industri, dan juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat di tengah perekonomian yang masih terpuruk di tengah pandemi," ujar Sujahri Somar.
Kemudian, Sekjen PP GMKI Michael Anggi meminta pemerintah segera melakukan evaluasi dan berfokus pada kebijakan yang meningkatkan produksi migas. Menaikkan harga BBM dinilai bukan solusi.
"Kami menilai dinaikkannya harga BBM bukan merupakan jawaban atas persoalan yang ada dan tidak mencerminkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Maka, kami meminta pemerintah melalui PT Pertamina agar lebih serius mengawal kegiatan di sektor hulu migas yang meliputi eksplorasi sumber cadangan migas baru, pengeboran, dan produksi minyak dan gas untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan di sektor hilir yang meliputi pengolahan, supply chain dan infrastruktur juga harus mendapat perhatian serius," kata Michael Anggi.
"Melihat produksi MIGAS yang terus mengalami penurunan yang berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi Migas di masyarakat. Maka, Pemerintah harus lebih serius dalam mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan BBM di masyarakat," kata Michael Anggi.
Rencana kenaikan harga Pertalite. Simak di halaman selanjutnya.
