.webp)
Pengacara Ade Armando, Muannas Alaidid berencana melaporkan Sekjen PAN Eddy Soeparno dan dosen sekaligus guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya ke Polda Metro Jaya sore ini. Keduanya dilaporkan atas dugaan fitnah hingga pengancaman.
"Rencana ada dua (laporan). Pertama itu soal dosen UGM kan ada beberapa korban yang dipotong di akunnya itu. Kedua, kami (akan) laporin Eddy Soeparno Sekjen PAN itu," kata pengacara Ade Armando, Muannas Alaidid, saat dihubungi, Senin (18/4/2022).
Muannas mengatakan keduanya bakal dilaporkan secara terpisah. Pasalnya, perkara yang dilaporkan kepada Prof Karna dan Eddy Soeparno berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy Soeparno bakal dilaporkan soal cuitannya yang menyebut Ade Armando sebagai penista agama dan ulama. Menurut Muannas, hal itu termasuk fitnah dengan mengacu tidak adanya putusan pengadilan yang menyebut Ade Armando seperti yang disebutkan Eddy Soeparno.
"Sekjen PAN itu pencemaran nama baik kan. Dalam cuitannya itu menyebut Ade Armando penista agama dan ulama padahal nggak ada putusan resmi dari pengadilan," jelas Muannas.
Sementara itu, dosen UGM Prof Karna akan dilaporkan atas dugaan pengancaman. Laporan itu mengacu pada unggahan Prof Karna di media sosialnya terkait Ade Armando.
"Kalau yang dosen UGM dari foto-foto yang beredar itu yang dia posting dijadikan target ade Armando disilang," jelas Muannas.
Muannas mengatakan dua laporan itu akan dilayangkannya ke Polda Metro Jaya sore ini. Pihaknya kini masih mengumpulkan bukti dari dua laporan tersebut.
Tonton video 'Ade Armando Kembali Beraksi, Kali Ini Somasi Sekjen PAN':
Baca di halaman selanjutnya: penjelasan Prof Karna dan Eddy Sopearno.
Penjelasan Prof Karna Wijaya
Kasus ini berawal ketika dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya menjadi diduga menulis ujaran kebencian terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Pihak UGM menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.
Akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan dugaan ujaran kebencian dari Karna Wijaya. Ada kolase foto yang disebut ujaran kebencian kepada Ade Armando diduga oleh Karna Wijaya yang kini sudah hilang.
Karna mengakui ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa.
"Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).
Penjelasan PAN soal Eddy Soeparno
Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno disomasi Ade Armando melalui kuasa hukumnya, Muanas Alaidid. Somasi itu dilayangkan berkaitan dengan cuitan Eddy soal penista agama yang diklaim Muanas dituduhkan kepada Ade Armando.
Dilihat detikcom pada Senin (18/4/2022), Eddy Soeparno memang dalam akun Twitter-nya, @eddy_soeparno, mencuit soal penistaan agama dan ulama pada 12 April 2022, pukul 19.06 WIB. Berikut ini isi cuitan Eddy:
"Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA."
Eddy memang tidak secara gamblang menyebut penista agama dan ulama yang dimaksudnya adalah Ade Armando. Ia hanya menulis inisial AA.
Terpisah, Wakil Sekjen (Wasekjen) PAN Slamet Ariyadi menilai somasi Ade Armando terhadap Eddy Soeparno salah alamat.
"Dilihat dari materi somasinya, mereka yang menyimpulkan sendiri bahwa AA adalah Ade Armando. Sementara Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak pernah menyebut nama Ade Armando dalam tweet-nya. Dari sini saja jelas salah alamat!" kata Slamet Ariyadi kepada wartawan, Senin (17/4/2022).
Slamet, yang juga anggota DPR RI dari dapil Madura, menegaskan DPP PAN akan mengambil sikap dan tindakan terhadap pihak Ade Armando yang mengirimkan somasi ke Eddy Soeparno. Dia mengatakan posisi Sekjen adalah simbol kehormatan partai.
"Ketum dan Sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku," tegas Slamet.
