Wagub: ASN Pemprov DKI Boleh Mudik, Syarat Tak Bawa Kendaraan Dinas

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 18 Apr 2022 13:26 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa-detikcom)
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan izin bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat Lebaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan mereka diperbolehkan mudik dengan syarat.

"Terkait mudik ASN boleh mudik sesuai dengan aturan dan ketentuan sudah diatur waktu waktunya dan syaratnya di antaranya tidak boleh membawa kendaraan dinas," ujar Riza di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2022).

Ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Selain itu, Riza berharap mudik tahun ini berjalan lancar.

"Dan kami berharap bahwa mudik tahun ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar bisa bertemu dengan sanak keluarga di kampung dan kembali ke Jakarta sesuai dengan waktu," jelasnya.

Diketahui aturan mudik tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Dalam edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April ini disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.

Selain itu, dalam SE, tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di tiap instansi.

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(aud/aud)