Survei Litbang Kompas: Mayoritas Ragukan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Apr 2022 11:03 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Foto: Ilustrasi terkait pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (Zaki Alfarabi/detikcom).
Jakarta -

Lembaga Litbang Kompas merilis survei tentang penjabat kepala daerah atau Pj kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024. Hasil survei ini menunjukkan responden yang meragukan penunjukan Pj kepala daerah nantinya terbebas dari kepentingan politik.

Survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara telepon pada periode 7-12 Maret 2022 dengan melibatkan 1.002 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Tingkat kepercayaan survei dengan metode ini 95 persen, nirpencuplikan penelitian +- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menekankan kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Dalam survei yang dirilis Senin (18/4/2022), Litbang Kompas melontarkan 5 pertanyaan berkaitan isu Pj kepala daerah. Dalam pertanyaan tentang keyakinan pengisian penjabat kepala daerah terbebas dari kepentingan politik, mayoritas responden menyangsikannya. Responden juga menyoal transparansi penunjukan sosok Pj kepala daerah.

Berikut ini hasil survei Litbang Kompas mengenai Penjabat kepala daerah:

Tahukah Anda, jika banyak daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa kepemimpinan kepala daerahnya berakhir jelang Pilkada Serentak tahun 2024?

Tahu: 33,9%
Tidak tahu: 66,1%

Yakin atau tidakkah Anda pengisian penjabat kepala daerah dapat terbebas dari kepentingan politik apa pun?

Yakin: 24,6%
Tidak Yakin: 38,3%
Ragu-ragu: 31,9%
Tidak tahu: 5,2%

Menurut Anda, sejauh ini apakah pemerintah (Kemendagri) sudah melakukan penunjukan sosok penjabat kepala daerah dengan transparan?

Sudah: 26,3%
Belum: 56,5%
Tidak tahu: 17,2%

Menurut Anda, sejauh ini apakah pemerintah (Kemendagri) sudah melakukan penunjukan sosok penjabat kepala daerah sesuai kriteria ketentuan perundangan dalam penunjukan penjabat kepala daerah?

Sudah: 33,9%
Belum: 39,5%
Tidak tahu: 26,6%

Setuju atau tidakkah Anda, jika penjabat kepala daerah diisi oleh sosok yang berlatar belakang ASN/birokrat dengan tingkat golongan yang sesuai perundangan?

Setuju: 63,4%
Tidak setuju: 27,2%
Tidak tahu: 9,4%

(gbr/imk)