Penetapan Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) masih menyisakan riak-riak kecil di internal partai. Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut tidak ada yang dilanggar terkait penetapan Emil menjadi Ketua Demokrat Jatim itu.
"Jadi tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ tidak ada, memang tentu dinamika organisasi ada yang suka, ada puas, ada yang tidak puas itu biasa," kata AHY kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2022).
AHY menyebut pihaknya telah menjalankan 33 musyawarah daerah (musda) dan sudah menetapkan 32 ketua DPD. Kata AHY, semuanya itu berjalan lancar dan tidak ada masalah.
"Kita sudah menjalankan 33 musda dan sudah menetapkan 32 ketua DPD, secara umum berjalan dengan baik lancar demokrasi bermartabat, tidak ada masalah yang diributkan," ucapnya.
Dia menjelaskan dalam AD/ART Partai Demokrat tertera mekanisme pemilihan musyawarah daerah. Di situ, kata AHY, para ketua DPC memiliki hak suara untuk mengusulkan siapa pun yang akan maju menjadi kandidat calon ketua DPD.
"Dalam AD/ART kami jelas tertera bahwa mekanisme pemilihan dalam musda termasuk muscab di tingkat kabupaten/kota ada mekanisme musda, di mana para pemegang suara yaitu ketua-ketua DPC berhak untuk menggunakan suara untuk mengusulkan siapa pun yang mau mendapatkan dukungan suara 20 persen itu bisa maju kandidat calon ketua DPD," ujar AHY.
"Tetapi bukan diputuskan, di situ mekanisme yang kami miliki calon-calon diajukan ke pusat, di situ ada tim 3 terdiri dari ketum, sekjen dan kepala BPOKK, tim 3 akan melakukan fit and proper test," sambungnya.
Diketahui, sejumlah kader di daerah menilai Ketua DPP Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono akan melanggar aturan partai jika tetap melantik Emil.
"Kalau keputusan pelantikan sampai ditandatangani, itu sebuah kecerobohan AHY," kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono, Senin (11/4).
Ayub menilai, DPP Demokrat sangat gegabah jika tak mau mendengarkan suara di bawah. Terpilihnya Emil di Musda Jatim tidak sesuai dengan AD/ART. Hal itu bisa menjadi aib bagi partai.
