ADVERTISEMENT

Buka-bukaan Pemerintah soal Akses NIK Bakal Berbayar Seribu Rupiah

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 17 Apr 2022 22:13 WIB
Cara Mengecek NIK Terdaftar di Dukcapil, Ikuti Prosedur Ini Ya!
Ilustrasi (Foto: Andhika Prasetia/Detikcom)
Jakarta -

Lembaga pengguna data NIK akan dikenai biaya Rp 1.000 per akses NIK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan penerapan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) itu hendak dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem server Dukcapil Kemendagri yang sudah berusia puluhan tahun.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penerapan PNBP tersebut dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, pendapatan negara bukan pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, pelat kendaraan bermotor, pembuatan paspor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta keperluan lainnya. Zudan menyebut ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, kata Zudan, salah satu pertimbangan penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ialah guna menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

"Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun," kata Zudan dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Dikenakan ke Lembaga-Industri Profit Oriented

Zudan menjelaskan lembaga yang akan dibebankan tarif akses NIK 1.000 tersebut merupakan lembaga sektor swasta yang bersifat profit-oriented seperti perbankan. Namun lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, tidak akan dikenai biaya akses NIK.

Dia menambahkan akses tersebut tak diberikan kepada perseorangan.

"Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, RSUD, semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada perorangan. Hak akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum," kata Zudan.

Terkait aturan tersebut, Mendagri Tito Karnavian disebut telah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP tersebut.

Baca selengkapnya di halaman berikut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT