ADVERTISEMENT

Laporan HAM AS Sorot Kasus Etik Lili Pintauli, PKS: Tamparan Bagi KPK!

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Minggu, 17 Apr 2022 03:45 WIB
Mardani Ali Sera
Foto: Mardani Ali Sera (Ari Saputra)
Jakarta -

Pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar disorot oleh laporan praktik hak asasi manusia (HAM) yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut sorotan itu menjadi tamparan bagi KPK yang sudah bekerja keras.

"Kondisi semua sekarang sangat transparan dan seperti akuarium. Tentu ini tamparan bagi kerja besar KPK membangun good governance," ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Sabtu (16/4/2022).

Mardani menyinggung posisi Lili Pintauli di KPK sebagai wakil ketua. Dia mengatakan seharusnya Lili memiliki beban moral yang tinggi sebagai seorang pimpinan.

"Posisi KPK sakral. Posisi wakil ketua lebih tinggi lagi standar moralnya," ucapnya.

AS sebelumnya merilis Laporan Praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu yang dibahas dalam laporan itu ialah masalah korupsi.

Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, Jumat (15/4), terdapat bagian khusus yang membahas korupsi dan kurangnya transparansi pemerintah.

"Laporan Tahunan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia - Laporan Hak Asasi Manusia - mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan tentang semua negara yang menerima bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974," demikian tertulis di awal laporan itu.

Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia ini telah dikeluarkan AS secara rutin selama hampir lima dekade. AS mengklaim laporan itu ditujukan untuk memberikan catatan faktual dan objektif tentang status HAM di seluruh dunia - pada tahun 2021, yang mencakup 198 negara dan wilayah.

Dalam bagian 'korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintah, AS menyoroti kurangnya upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Laporan ini menyatakan korupsi tetap mewabah terlepas dari penangkapan dua menteri (sekarang mantan menteri) yang dilakukan KPK terkait korupsi.

Selain itu, AS juga menyoroti kasus etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. AS mengutip putusan Dewan Pengawas KPK dalam laporannya.

"Pada 30 Agustus, dewan pengawas komisi menetapkan bahwa Wakil Ketua Komisi Lili Pintauli Siregar bersalah atas pelanggaran etika dalam menangani kasus suap yang melibatkan walikota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial. Dewan memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek penyelidikan untuk keuntungan pribadinya sendiri dan memberlakukan pengurangan gaji satu tahun 40 persen untuk Siregar atas pelanggaran tersebut," tulis laporan tersebut.

Lili Pintauli sendiri diketahui telah dilaporkan lagi ke Dewas KPK atas dugaan berbohong dalam konferensi pers. Selain itu, Dewas KPK sedang mengusut dugaan Lili menerima fasilitas nonton MotoGP dari salah satu BUMN.

Saksikan Juga Sosok Minggu Ini: Alfie Alfandy, Pendiri Bikers Dakwah Mantan Artis Pecandu Narkoba

[Gambas:Video 20detik]




(drg/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT