Blak-blakan

Mengulik Big Data 110 Juta Warga yang Diklaim Luhut

Deden Gunawan - detikNews
Jumat, 15 Apr 2022 08:04 WIB
Jakarta -

Isu soal big data kembali ramai setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invesatasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ada 110 juta warga meminta pemilu ditunda. Tapi sebenarnya apa itu big data yang diklaim Luhut?

Menurut analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, big data jika ingin diartikan dengan gampang ialah jenis data besar yang penyimpanannya juga membutuhkan server yang besar. Jadi tidak bisa hanya disimpan di dalam satu laptop.

"Nah terus sekarang sumber data dari big data apa? Ada dari mesin sekarang itu internet of thing. Setelah diolah lalu disimpan. Nah, yang dari manusia itu banyak dari media sosial. Media sosial itu menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan data di dunia. YouTube itu kan video ada suaranya, percakapan kita di Twitter dan lain-lain semua itu sumber dari big data," ujar Ismail di program blak-blakan.

Ismail lalu mengulik soal soal big data 110 juta warga yang diklaim Menko Marves Luhut. Dari penghitungannya, jika 110 juta itu diambil dari semua medsos, diartikan 50 persen masyarakat bicara soal penundaan pemilu.

"Pengguna Twitter di Indonesia ada 18 juta seluruh Indonesia, yang Facebook itu baru 140 juta, jadi kalau mau mengambil 110 juta asumsinya ambilnya semua media sosial digabungin jadi kalau 110 kan lebih dari 50% pengguna Facebook bicara soal penundaan pemilu dan di Twitter itu lebih ramai soal politik dari pada di Facebook paling tidak 50% karena dari data saya percakapan soal Pemilu itu mentok kalau di Twitter paling 20 ribu sampai dengan 50 ribu," ungkapnya.

"Jadi kalau ditanya media ini masuk akal atau tidak, saya bilang tidak masuk akal jumlah itu," tambah Ismail.

Ismail mengatakan Twitter saat ini dipakai sebagai media untuk memanipulasi opini yang artinya bukan menggambarkan. Karena dari survei yang dilakukan Hendri Satrio, hanya 14% publik yang mendapatkan informasi dari media sosial, 70% dari televisi.

"Makanya kalau dibilang ini tidak menggambarkan pabrik suara satu persatu karena ini jadi indikasi adanya sebuah narasi yang dibangun dan kita harus hati-hati dan itu mungkin menjadi narasi publik," tutup Ismail.

(ddg/ddg)