Ketum PKB Sebut Perlu Ada Perubahan Strategi Pembangunan, Apa Sebabnya?

Ketum PKB Sebut Perlu Ada Perubahan Strategi Pembangunan, Apa Sebabnya?

Zefanya Aprilia - detikNews
Kamis, 14 Apr 2022 20:27 WIB
PKB
Foto: dok. PKB
Jakarta -

Indonesia dinilai memerlukan redefinisi dan juga perubahan strategi pembangunan dengan mengembalikannya pada panji-panji dasar kenegaraan. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar redefinisi dan perubahan ini mutlak diperlukan sebagai pengejawantahan gagasan politik kesejahteraan sebagai peta jalan menuju Indonesia maju.

"Kalau kita tidak mampu menyusun langkah baru negara kesejahteraan, langkah baru strategi pembangunan, jangan salah bangsa ini juga akan gagal, yang besar-besar akan gagal," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4/2022).

Saat menghadiri Public Lecture bertajuk Desain Politik Kesejahteraan untuk Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), pada Rabu (13/4), Muhaimin berujar perubahan strategi pembangunan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis, baik ekonomi, sosial, dan juga politik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada kasus BLBI di mana semua konglomerat mengalami kehancuran, hingga berdampak pada munculnya moral hazard. Hari ini kita juga akan mengalami kehancuran hingga berdampak pada munculnya moral hazard. Hari ini kita juga akan mengalami hal yang sama apabila kita tidak benar-benar mengerti dan memahami betul keputusan yang ada," ujarnya.

Ia menilai saat ini benih krisis tersebut sudah mulai ada, misalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng serta naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok belakangan ini.

ADVERTISEMENT

"Kalau kemudian dominasi pengusaha di bidang CPO dan minyak goreng tidak mau diatur pemerintah, atau pemerintah tidak berdaya menghadapi keadaan ini. Nanti akan menjadi boomerang bagi pemerintah sendiri maupun pengusaha-perusahaan besar itu," ungkapnya.

Ia mengatakan boomerang itu antara lain terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi. Apalagi, katanya, ada yang meninggal saat mengantre untuk membeli minyak.

Muhaimin menilai hal ini sudah menjadi ancaman kemarahan yang membahayakan. Belum lagi, kalau harga kebutuhan pokok. Hal itu juga dinilainya akan membahayakan karena memunculkan kecemburuan, konflik, perpecahan dan kerusakan ekonomi.

Keponakan Gus Dur ini menilai dinamika tersebut sebagai peringatan untuk segenap bangsa Indonesia, terutama pemerintah bahwa keadaan bisa sulit apabila tidak bisa diatasi dengan baik. Terlebih jika momentum perbaikan ekonomi saat ini terlambat mengatasi keadaan dan menjadikan kehidupan ekonomi dan politik menjadi runyam.

"Hari ini dan ke depan kita diuji dan dituntun untuk memberikan jawaban atas keadaan yang tidak menentu dan belum ada gambaran untuk diatasi di masa yang akan datang," tukasnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri menilai gagasan politik kesejahteraan Muhaimin Iskandar bagus dan cocok sebagai pondasi perubahan pembangunan Indonesia di masa depan.

"Gus Muhaimin ini luar biasa, beliau punya pemikiran dan gagasan otentik seperti politik kesejahteraan, tumbuh dalam kultur pesantren yang kuat, ketua umum DPP PKB, lama sekali malang melintang di legislatif dan eksekutif," kata pria yang akrab disapa Abe.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PMII Muhammad Rafsanjani menyebut acara Public Lecture ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Lahir PMII yang jatuh pada 17 April 2022 mendatang.

"Acara ini adalah salah satu rangkaian acara Harlah PMII, jadi kita tidak Cuma khataman, tadarus, tapi juga diskusi seperti sekarang ini," kata Rafsya.

(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads