.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait pengadaan logistik untuk Pemilu 2024. Tito menyebut perpres tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pemilu.
"Bapak Presiden juga siap untuk membuat perpres yang spesifik mengenai pengadaan logistik pemilu. Nah saya kira ini salah satu komitmen dari pemerintah untuk mendukung pemilu," kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Tito mengatakan Jokowi telah menginstruksikan kepada para anak buahnya untuk menyiapkan regulasi terkait pengadaan logistik untuk pemilu tersebut. Asalkan, kata dia, hal itu tak bertentangan dengan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau sudah memerintahkan kepada Menko Polhukam dan kami semua, sepanjang tidak bertentangan hukum, agar disiapkan regulasi dari tingkat pemerintah. Salah satunya masalah pengadaan barang dan jasa, logistik untuk pemilu," katanya.
Tito kemudian meminta KPU menyusun anggaran Pemilu 2024 secara efektif dan efisien. Dia mengingatkan saat ini pemerintah masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat badai COVID-19.
"Kita juga masih dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, banyak juga yang terdampak saya kira yang menganggur dan lain-lain," ujar Tito.
Selain itu, Tito juga menyinggung soal program strategis nasional oleh pemerintah yang juga membutuhkan biaya. Salah satunya yakni pemekaran provinsi di Papua.
"Dan juga banyak program-program strategis nasional dan juga program-program di daerah yang belum terselesaikan dan juga membutuhkan biaya. Belum lagi nanti ada pemekaran di Papua, misalnya. Ini memerlukan biaya," ujar Tito.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan soal perpres terkait pengadaan logistik pemilu sudah ditegaskan oleh Tito. Saat ditanya soal sikap KPU, Hasyim mengatakan pihaknya setuju dengan hal tersebut meski dalam batas-batas tertentu.
"Berkaitan dengan pengadaan logistik tadi kan Pak Mendagri yang menyatakan bahwa Presiden akan menerbitkan Perpres pengadaan logistik Pemilu," kata Hasyim.
"(KPU setuju) dalam batas-batas tertentu,"imbuhnya.
Sebab, kata dia, saat situasi sebelum pandemi COVID-19, pengadaan logistik pemilu ada durasi waktun. Namun saat ini, menurutnya, perlu perpres pantaran dari segi waktu dan mekanisme pemilu bisa lebih dipersingkat.
"Karena kalau situasi normal maksudnya pengadaan normal kan ada durasi-durasi waktunya yang itu kemudian dalam konteks ada perpres khusus, mungkin dari segi waktu atau mekanisme bisa lebih dipersingkat," ujar Hasyim.
(aik/aik)
