.webp)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya masih berupaya memangkas anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024, yang mencapai Rp 110,4 triliun dengan rincian KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun. Hasyim menyebut hendak melakukan efisiensi anggaran pemilu sehingga perlu diperiksa kembali atau di-review.
"Sudah ada pemahaman (antara pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu) karena di antaranya, misalnya, kepahamannya yang diperoleh. Misalkan, satu, perlu ada efisiensi anggaran ini, kemudian yang disimpulkan untuk di-review ulang ya," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).
Hasyim menjelaskan soal faktor angka anggaran pemilu yang diajukan KPU masih cukup besar. Dia menyebut anggaran itu tak hanya meliputi aspek elektoral, melainkan aspek dukungan infrastruktur dan penanganan COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran yang diajukan KPU ada infrastruktur, dukungan untuk kantor. Kemudian untuk APD, untuk penanggulangan COVID," kata Hasyim.
Hasyim melanjutkan anggaran pembangunan kantor KPU dapat dipangkas asalkan pemerintah menghibahkan kantor di sejumlah daerah.
"Nah, itu yang kami mintakan didukung oleh pemerintah di luar anggaran aspek elektoral kepemiluan," ujar dia.
"Jadi KPU fokus pada anggaran yang berkaitan dengan elektoral saja sehingga, dengan begitu, review-nya lebih jelas," sambungnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta alokasi anggaran persiapan Pilkada dan Pemilu 2024 yang diperkirakan sebesar Rp 110,4 triliun segera diputuskan apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD).
Simak video 'Pesan Mendagri Tito, Pemilu 2024 Jangan Timbulkan Konflik dan SARA':
