Gerakan mahasiswa Senin (11/4) di Gedung DPR dan MPR lalu, seharusnya menjadi alarm Pemerintah Presiden Jokowi-Ma'aruf Amin. Aksi turunnya mahasiswa karena kekhawatiran isu penundaan pemilu 2024, masa jabatan presiden hingga keresahan sosial yang terjadi di lapisan masyarakat
Ada 4 tuntutan dalam agenda demo kali ini, dalam tuntutannya mereka mendesak wakil rakyat untuk lebih menyerap aspirasi masyarakat dibanding elite partai. Selain itu mahasiswa menuntut wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan amandemen dan bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
Terkait amandemen UUD 45, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan bahwa Tindakan tersebut perlu ada keputusan antara pemerintah dengan DPR. Prosesnya pun tidak mudah. Menurutnya, harus ada deklarasi khusus dan disertai alasan berikut paparan data yang kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau MPR punya kewenangan membuat lagi TAP MPR, menetapkan dalam TAP MPR. Ini bukan tiba-tiba MPR bilang 'Tunda pemilu', mana bisa. Bisa dibunuh semua kita, dibakar gedung ini. Enak aja melanggar aturan. Jangan curiga," ungkap pria yang akrab disapa Bamsoet dalam Blak-Blakan detikcom, Jumat (10/09/2021).
Bamsoet menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu alergi dengan kata 'amandemen'. Menurut dia perubahan dalam undang-undang adalah hal yang mungkin terjadi.
"UUD 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan (amendemen)," kata Bamsoet saat berpidato di acara peringatan Hari Konstitusi sekaligus perayaan HUT ke-76 MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (18/8) lalu.
Gejolak harga minyak hingga pemindahan ibukota negara ke IKN juga menjadi isu kuat yang di gadang jadi alasan perpanjangan masa jabatan presiden saat ini. Berbagai wacana pun mengekor, sehingga terbentuk sebuah desain baru untuk melancarkan sebuah tujuan dinasti oligarki.
Adu Perspektif kali ini membahas bagaimana sebuah proses demokrasi berjalan di Indonesia. Apakah suara rakyat tidak lagi didengar para wakilnya? Apakah pendidikan demokrasi negara ini bergerak maju atau sulit berjalan seperti mendayung di antara karang?
Adu perspektif kali ini menghadirkan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan, Pakar Komunikasi Effendi Gazali, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Stafsus Mensesneg Faldo Maldini dan Presiden BEM KM UGM Muhammad Khalid dalam diskusi terbuka. Saksikan Adu Perspektif di detikcom dengan tajuk "Demokrasi Kita, Mendayung di Antara Karang", Rabu, 13 April 2022 pukul 20.00 WIB secara live di detikcom.
(ed/vys)