.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diikuti pemahaman yang menyeluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan begitu penerapan beleid tersebut dapat efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air.
"Perjalanan panjang itu akhirnya berujung, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini menyetujui UU TPKS untuk disahkan sebagai undang-undang. Namun efektivitas beleid yang diharapkan mampu melindungi setiap warga negara dari tindak kekerasan seksual ini ke depan sangat bergantung pada pemahaman para penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya," jelas Lestari dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022).
Menurut Lestari, tugas terpenting dari pemerintah setelah UU TPKS disahkan adalah memberi pemahaman yang utuh kepada para penegak hukum dan masyarakat terkait pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Untuk itu, ia mendorong agar sosialisasi UU TPKS harus segera dilakukan agar efek pencegahan dan perlindungan yang diharapkan bisa segera dirasakan secara luas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rerie, setelah disahkan menjadi undang-undang para pemangku kepentingan harus segera memanfaatkan UU TPKS dalam proses penegakan hukum hingga menciptakan efek jera bagi pelakunya.
Penuntasan kasus kekerasan seksual dengan efek jera bagi pelakunya, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, diharapkan mampu segera menekan potensi meningkatnya kasus-kasus tindak kekerasan seksual di masyarakat.
"Apalagi selama ini tindak kekerasan seksual mayoritas menyasar perempuan dan anak baik laki-laki dan perempuan, yang kita harapkan mereka dapat memikul tanggung jawab di masa depan," tutur Lestari.
Bila angka kasus kekerasan seksual terus turun, sambung Rerie, masa depan generasi penerus di masa datang akan lebih baik dari hari ini.
Simak Video '9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual yang Dapat Pidana':
