Ketum PKB Dorong Pimpinan Baru OJK Lebih Jeli Pantau Kripto-Fintech

Atta Kharisma - detikNews
Selasa, 12 Apr 2022 13:57 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar
Foto: Dok. PKB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih serius mengawasi transaksi kripto dan layanan teknologi finansial (fintech) yang belakangan marak disorot. Terutama, praktik-praktik investasi bodong yang turut merugikan negara.

"Sebelumnya selamat atas pelantikan pimpinan baru OJK. Saya harap para pimpinan lebih jeli dan serius mengawasi praktik investasi-investasi bodong. Sudah banyak yang dirugikan termasuk juga negara ya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4/2022).

Ia meminta OJK untuk bergerak cepat mendorong digitalisasi sektor keuangan di Indonesia. Tak hanya pada sektor perbankan, digitalisasi keuangan sudah menyasar ke berbagai sektor seperti fintech hingga kripto yang perkembangannya semakin pesat di Tanah Air.

"Jadi memang sangat penting bagi OJK saling berkoordinasi dengan perbankan juga Pasar Modal terlibat dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto dan fintech. Kita tahu transaksinya luar biasa besar," tutur Gus Muhaimin.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 64,9 triliun pada tahun 2020. Angka ini meningkat menjadi Rp 859,4 triliun pada tahun 2021. Bahkan, pada periode Januari hingga Februari 2022 saja, nilai transaksinya sudah mencapai Rp 83,3 triliun

Sebagai gambaran, Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 64,9 triliun pada tahun 2020. Meningkat menjadi Rp 859,4 triliun pada tahun 2021. Pada periode Januari hingga Februari 2022 saja, nilai transaksinya sudah mencapai Rp 83,3 triliun.

Capaian pada tahun 2021 menunjukkan kemampuan pasar aset kripto dalam menghimpun dana yang jauh lebih besar ketimbang pasar modal konvensional, yang jumlahnya masih berada pada kisaran Rp 363,3 triliun.

Gus Muhaimin berharap keterlibatan OJK dengan sumber daya manusia yang mumpuni hendaknya bisa mewujudkan ekosistem perdagangan aset kripto yang sehat.

"Saya juga berharap OJK membuat aturan yang tegas dan jelas bagi para pelaku usaha dan konsumen transaksi online. Ya karena tidak cukup kalau cuma dibiarkan mengalir, sementara tradernya sangat banyak meski berisiko tinggi," ungkapnya.

Selain faktor pandemi COVID-19, Gus Muhaimin menyebut maraknya transaksi keuangan digital di Indonesia juga didukung oleh layanan bank serta finansial yang masih sulit diakses oleh 92 juta populasi Indonesia, sebagaimana dilaporkan Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2019.

"Karena tidak bisa mengakses bank, mereka ambil jalan lain yaitu keuangan digital yang simpel tapi juga menguntungkan. Tapi ternyata di balik keuntungan itu juga ada risiko tinggi, seperti yang terjadi belakangan malah puluhan ribu orang tertipu. Nah ini saya kira tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh OJK," pungkas Gus Muhaimin.

(akn/ega)