Kepala desa di Pandeglang mengeluhkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) warganya belum cair sejak 2022. PT Pos sebagai penyalur BPNT memberikan penjelasan.
"Kami sudah menanyakan kepada kantor pusat kami untuk dua desa yang dipermasalahkan. Namun, diteliti lagi dicari lagi ternyata memang tidak muncul di data kami," kata Mariana Wijayanti Kepala Kantor Pos Pandeglang kepada wartawan, Selasa (12/4/22).
Diketahui, Desa Cempakawarna dan Desa Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi, Pandeglang, belum mendapatkan program BPNT sejak awal 2022. Mariana mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut secara detail.
"Jadi kami belum bisa memberikan jawaban bahwa data tersebut memang tidak masuk ke kami. Nggak tahu kalau masalah itu, kita hanya menerima data di sini untuk proses serah terima di pusatnya kita tidak tahu," terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan alur untuk mekanisme data itu dari pusat masuk ke pihak pos. Apakah di sana kata dia awalnya ada atau tidak desa yang bersangkutan.
"Itu antara Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan pihak pos yang sudah MoU. Kalau ada persoalan seperti itu, kita balik lagi ke Pusdatin kita bagaimana," terangnya.
Menurutnya, penerima BPNT masih menggunakan data lama bukan data yang baru. Dia khawatir data dari Pandeglang terbawa ke wilayah lain.
"Ini bukan data baru ini data lama yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan. Ini yang akan kita pertanyakan ke Pusdatin. Kemana ini data, saya khawatir karena banyaknya data terbawa ke kabupaten lain," katanya.
Sebelumnya, Kepala Desa Cempakawarna di Pandeglang, Awang, mengeluhkan BPNT warganya belum cair sejak Januari 2022. Padahal, katanya, BPNT di desa lain sudah cair.
"Dari bulan Januari sampai sekarang belum mendapatkan BPNT," kata Awang kepada wartawan, Senin (11/4).
Awang mengatakan hampir seluruh desa di Kabupaten Pandeglang sudah merealisasikan pencarian BPNT tahap pertama. Dia mengeluhkan belum cairnya BPNT untuk warganya.
"Kata presiden yang dapat bantuan BPNT dapat bantuan minyak goreng. Bantuan BPNT aja kita mah belum," ujarnya.
Dia mengaku sering mendapatkan aduan dari masyarakat penerima bantuan. Dia mengatakan ada 200 keluarga yang menjadi penerima BPNT di desanya.
"Masyarakat yang biasa dapat pada ngadu ke saya sebagai kepala desa. Sementara, saya tanyakan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) jawabannya malah berdoa saja," ujarnya
(knv/knv)
