KPK Jawab MAKI yang Minta Bangunan Mangkrak Kasus Hambalang Dirobohkan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 11 Apr 2022 12:15 WIB
Masih ingat dengan mega proyek Hambalang? Ya proyek kompleks olahraga yang bernilai Rp 2,5 triliun yang sudah bertahun-tahun mangkrak.
Kondisi proyek Hambalang (M Iqbal/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK merobohkan bangunan mangkrak terkait kasus korupsi wisma atlet Hambalang. KPK mengatakan bangunan tersebut bukan merupakan barang bukti dan bukan kewenangannya untuk mengeksekusi.

"Info dari teman-teman di labuksi (pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan eksekusi) itu tidak terkait dengan barang bukti gitu-gitu, jadi tentu nggak ada kewenangan KPK di dalamnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (11/4/2022).

Ali mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih dalam untuk memastikan bangunan mana yang termasuk barang bukti. Pihaknya bakal melakukan eksekusi terhadap barang bukti kasus.

"Terkait itu kita harus lihat dulu sejauh mana bangunan tadi masuk barang bukti apa bukan. Kalau kemudian itu bagian dari barang bukti maka pengelolaannya tanggung jawab KPK, melalui Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi," ujarnya.

Sebelumnya, MAKI meminta KPK mengeksekusi proyek wisma atlet Hambalang, Jawa Barat, dengan cara dirobohkan. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut bangunan wisma atlet Hambalang yang mangkrak harus dihancurkan agar tak digunakan sebagai 'gorengan' politik.

"Perobohan ini untuk mencegah kasus Hambalang menjadi gorengan politik masa-masa yang akan datang karena secara hukum sudah selesai. Dan nyatanya, pemerintahan Jokowi gagal untuk meneruskan pembangunan Hambalang karena terbentur putusan pengadilan ini," ujar Boyamin kepada wartawan, Minggu (10/4).

Sekadar mengingatkan, proyek wisma atlet Hambalang rencananya dijadikan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Tapi proyek tersebut justru dikorupsi oleh sejumlah politisi, seperti Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum, serta beberapa pihak lainnya, yakni Machfud Suroso dan Teuku Bagus Muhammad Noor.

Menurut Boyamin, mengutip putusan pengadilan, korupsi proyek wisma atlet Hambalang menimbulkan kerugian negara dengan status total lost atau hilang secara keseluruhan. Kerugian negara proyek tersebut merupakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020-2012 No 120/HP/XVI/09/2014 tertanggal 11 September 2014 sebesar Rp 471 miliar.

"Untuk mencegah aset bangunan mangkrak dan jadi candi abadi, maka harus terdapat langkah hukum dari KPK untuk melakukan eksekusi dari putusan perkara tersebut dalam bentuk dirobohkan bangunan yang mangkrak, sehingga bangunan tersebut tidak menjadi monumen kegagalan negara atau setidaknya monumen kegagalan KPK dalam melakukan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi," sebut Boyamin.

Boyamin mengaku telah mengirimkan permintaan resmi ke KPK terkait perobohan bangunan-bangunan proyek wisma atlet Hambalang. Menurutnya, surat permintaan tersebut dikirim ke KPK pada Sabtu (9/4) kemarin.

(azh/haf)