Masyarakat Sipil Minta MA Tolak Uji Materi Permendikbud Antikekerasan Seksual

Andi Saputra - detikNews
Senin, 11 Apr 2022 09:33 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Gedung MA (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan meminta Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendiknbud) soal Antikekerasan Seksual di Kampus. Sebelumnya, hal serupa juga diajukan oleh Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB).

"Kami akan menyerahkan amicus curiae dan mendorong Mahkamah Agung menolak perkara uji materi Permendikbud 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," kata Direktur YLBHI, M Isnur kepada wartawan, Senin (11/4/2022).

Bergabung dengan KMS yaitu di antaranya YLBHI, MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet. Rencananya, naskah amicus curiae (sahabat pengadilan) akan diserahkan ke MA siang ini.

Menurut KMS, hadirnya Permendikbud itu merupakan wujud keberpihakan negara pada banyaknya korban dari kasus kekerasan seksual khususnya dalam lingkup institusi perguruan tinggi.

"Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini kemudian dimaknai berbeda bagi sebagian kelompok. Mereka melihat bahwa aturan ini dapat mengarah pada pembiaran terjadinya seks bebas, aborsi, pernikahan dini hingga asumsi perumusan peraturannya yang tidak berlandaskan ajaran agama dan kultur masyarakat Indonesia," kata M Isnur.

Asumsi ini, kata M Isnur, kemudian dituangkan dalam upaya hukum berupa judicial review terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. Upaya hukum ini juga sudah dilayangkan dan sudah masuk dalam register No. 34 P/ HUM/ 2022 di MA.

"Kami memandang bahwa permohonan uji materiil ini adalah salah satu langkah mundur terhadap upaya pencegahan dan pelindungan korban kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi untuk mendapatkan kepastian hukum atas perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual," bebernya.

Sebelumnya, KM ITB juga melakukan hal serupa. KM ITB berpendapat Permen PPKS itu adalah penting lantaran menjadi kebutuhan mahasiswa akan adanya payung hukum terkait kekerasan seksual.

"KM ITB memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak ajuan tersebut," kata Ketua Kabinet KM ITB, Muhammad Hanif Ihsan Syuhada, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).

Komnas Perempuan juga meminta MA menolak gugatan judicial review Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 itu.

"Setelah menelaah permohonan uji materiil ini, Komnas Perempuan berpendapat bahwa permohonan ini patut ditolak secara keseluruhan, sebagai penegasan kewajiban negara untuk menyediakan ruang aman dari kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan," demikian sikap Komnas Perempuan dalam siaran pers.

Sebagaimana diketahui, gugatan itu diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar). Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 34 P/HUM/2022. Berkas itu sedang ditangani oleh tim yudisial C. LKAAM meminta Permendikbud itu dicabut dengan alasan peraturan itu multitafsir dan menjadi pintu masuk melegalkan seks bebas/zina. (asp/yld)