.webp)
Menjelang demonstrasi dari Aliansi BEM SI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda. Meski sudah ditegaskan Jokowi, BEM SI yang membawa salah satu isunya adalah soal protes pemilu ditunda bakal tetap menggelar demo.
Jokowi menyampaikan terkait Pemilu 2024 bakal tetap digelar 14 Februari 2024 itu saat dirinya memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Minggu (10/4/2022). Arahan Jokowi disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," kata Jokowi.
Tahapan Pemilu 2024
Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan terkait tahapan Pemilu 2024. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2022.
"Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022. Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai," ucapnya.
Jokowi mengatakan bahwa tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pihaknya akan segera melantik anggota KPU-Bawaslu yang baru pada 12 April mendatang. Pelantikan ini dimaksudkan agar persiapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 bisa dimulai.
Jokowi juga akan berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini. Pasalnya, Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu dan pilkada serentak.
"Sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," jelas Jokowi.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Simak Video: Seputar Demo BEM SI yang Akan Digelar Hari Ini
Jokowi Minta Regulasi Jangan Multitafsir
Jokowi memberi arahan terkai regulasi Pemilu 2024. Ia meminta agar regulasinya segera dapat diselesaikan.
"Agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024," ujar Jokowi.
Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md untuk intens berkomunikasi dengan DPR RI dan KPU RI guna perencanaan program itu bisa lebih didetailkan. Dia tak ingin bahwa regulasi pemilu dan pilkada serentak 2024 yang dibuat nantinya menjadi polemik di publik.
"Saya minta Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan, lebih detail lagi. Sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," tegasnya.
Anggaran Pemilu 2024 Diperkirakan Capai Rp 110,4 T
Kemudian, Jokowi mengungkap memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kegiatan itu ditaksir bakal menelan biaya sebesar Rp 110,4 triliun.
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110, 4 triliun, KPU dan Bawaslu," ucapnya.
"KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun," lanjut Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta agar alokasi dana baik dari APBN dan APBD segera diputuskan.
"Harus segera diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada," jelas Jokowi.
"Saya minta detail lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi, baik dalam APBN maupun APBD dan dipersiapkan secara bertahap," pungkasnya.
Pesan Jokowi soal Seleksi 101 Pj Kepala Daerah
Lebih jauh, Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan 101 pejabat kepala daerah dalam gelaran pilkada serentak mendatang. Jokowi menyebut ada 7 kursi gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota yang harus diisi.
Jokowi meminta pejabat yang akan mengisi posisi penting di daerah diseleksi dengan sebaik-sebaiknya. Pejabat daerah yang terpilih nantinya, kata Jokowi, harus memiliki sikap kepemimpinan yang kuat.
"Saya minta seleksi seleksi figur-figur pejabat daerah ini untuk dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut kepala daerah yang terpilih harus mampu menjalankan tugas yang berat di tengah kondisi pandemi Corona yang masih mewabah saat ini. Hal itu dilakukan agar penyiapan pilkada serentak berjalan dengan baik.
"Mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.
Jokowi Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tak Pakai Isu Politik SARA
Arahan terakhir Jokowi ditujukan untuk para peserta Pemilu 2024. Ia mengingatkan masyarakat dan para peserta pemilu tidak terlibat dalam urusan politik identitas.
"Jangan membuat isu-isu yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA," kata Jokowi.
Sebab, Jokowi menyebut politik identitas sempat mewarnai ajang pemilu-pemilu sebelumnya. Dia berharap merebaknya politik identitas tidak terulang lagi di pemilu 2024.
Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh sejumlah kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Dia ingin masyarakat dan para peserta pemilu dapat diberikan edukasi politik secara masif.
"Biasanya menjelang kontestasi politik ini suhu menghangat itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi pendidikan politik yang masif kepada masyarakat kepada para konstestan," pungkasnya.
