Jokowi Dinilai Jengah dengan Isu Perpanjangan Masa Jabatan

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jengah mendengar perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu, kata Ray, terlihat dari sikap Jokowi yang meminta menteri-menteri untuk tidak lagi berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden.

"Yang membuat presiden sendiri jengah dengan mengatakan bahwa dan meminta dan menginstruksikan agar para pembantunya dalam hal ini menteri-menteri untuk tidak lagi bericara tentang 3 periode," kata Ray dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube Formappi, Minggu (10/4/2022).

Ray menyebut pernyataan Jokowi itu mengonfirmasi bahwa perpanjangan masa jabatan presiden disinyalir dibawa oleh sumber dari lingkaran istana. Ray menyebut jika perpanjangan ini tidak mendapat penolakan keras dari masyarakat, mungkin wacana itu akan diwujudkan.

"Pernyataan presiden ini sebetulnya mengonfirmasi dua hal sekaligus, pertama adalah apa yang kita sinyalir selama ini bahwa sumber dari isu ini berasal dari kalangan istana, faktanya presiden sendiri mengatakan agar menteri-menteri tidak berbicara tentang 3 periode artinya ada menteri yang berbicara tentang 3 periode," katanya.

"Nah yang kedua tentu saja mengonfirmasi kepada kita bahwa kalau tidak ada gejolaknya, tidak ada penolakannya, bisa saja ide ini akan diwujudkan dengan berbagai cara itu," imbuhnya.

Sementara itu, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode akan merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika perpanjangan itu terjadi, Arif mengatakan Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang mewariskan pembangkrutan demokrasi.

"Apa yang disumbangkan oleh isu perpanjangan masa jabatan presiden? tidak ada.. ini hanya isu yang kontraproduktif dan bukan hanya akan merugikan presiden, karena kalau Jokowi kemudian diuntungkan dan mengambil keuntungan dari stuasi ini, Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang hanya mewariskan pembangkrutan demokrasi di akhir periode jabatannya," kata Arif

Arif melihat perpanjangan masa jabatan ini juga akan merugikan negara dan bangsa Indonesia. Hal itu karena perpanjangan masa jabatan akan mengakibatkan terjadinya kemunduran yang berakhir dengan kebangkrutan demokrasi.

"Nah maka Ini kontraproduktif ya bukan hanya merugikan presiden tapi juga jauh lebih parah merugikan negara dan bangsa Indonesia. Sebab susah payah kita menumbangkan Soeharto, susah payah kita membangun tatanan baru politik yang lebih baik dibandingkan Soeharto, tetapi dalam 25 tahun terakhir alih-alih kemajuan demokrasi yang kita lihat justru adalah regresi, sebuah kemunduran yang bukan tidak mungkin akan berakhir dengan kebangkrutan demokrasi dan pembalikan arah otoritarianisme," ujarnya.

Arif meminta wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini diakhiri baik itu oleh Presiden Jokowi maupun oleh menteri-menteri

Diketahui, Presiden Jokowi melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Yang terbaru, Jokowi kini menegaskan tanggal Pemilu 2024 tetap pada 14 Februari 2024. Jokowi meminta tidak ada spekulasi tentang penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden 3 periode.