ADVERTISEMENT

YLBHI dkk Tolak Jokowi 3 Periode: Sudah Jadi Gerakan, Bukan Wacana

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 10 Apr 2022 14:47 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur bercerita soal gedung LBH Jakarta yang dikepung
Direktur YLBHI, M Isnur (Cici Marlina Rahayu/detikcom)
Jakarta -

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 LBH di seluruh Indonesia meyakini Jokowi 3 periode sudah menjadi gerakan sistematis. YLBHI menepis hal itu hanya wacana belaka, sebagaimana disampaikan pihak pemerintah. Mengapa?

"Pernyataan Jokowi patut dipertanyakan karena bersayap. Jokowi hanya meminta menterinya tidak bersuara tapi tidak tegas. Dia tidak bersedia menolak, apakah ini berbahaya dan bertentangan dengan konstitusi. Malah yang dia sampaikan sebelumnya, 'ini adalah wacana di publik, ya biarkan saja'," kata Direktur YLBHI, M Isnur dalam jumpa pers virtual, Minggu (10/3/2022).

YLBHI menilai ada desakan untuk mengubah konstitusi yang didukung oleh parpol. Terakhir, didukung oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Kita melihat track records Jokowi tidak bisa dipegang ucapannya. Hari ini bilang apa besok bilang apa. Kita mash ingat sebagai Gubernur DKI, bilang tidak mau (jadi capres, red), tidak mikir. Lalu mau dan menjadi presiden," ucap M Isnur.

Di kasus penguatan perlawanan korupsi, Jokowi menyatakan akan memperkuat KPK. Tapi yang terjadi malah sebaliknya.

"Kedua, ini bukan wacana. Tapi sudah menjadi benderang diangkat, dikemukakan 2 orang di sekelilingnya. Bayangkan, dua Menko, yaitu Menko Perekonomian Airlangga dan Menko Luhut terang-terangan oleh orang-orang terdekatnya," ucap M Isnur.

Dari analisis di atas, YLBHI dan 17 LBHI di seluruh Indonesia pun meragukan sikap Jokowi. Jangan-jangan memang gerakan Jokowi 3 periode kebijakan 'resmi' Istana.

"Apakah ini menjadi kebijakan istana? Apalagi disuarakan ketua partai yang menjadi bagian dari koalisi," beber M Isnur.

Bahkan, kata M Isnur, secara terang benderang ada dukungan Jokowi 3 periode dari para kepala desa di Indonesia.

"Di lapangan ada kampanye dan pergerakan di mana-mana. Ini bukan bagian yang natural, tapi digerakkan," kata M Isnur menegaskan.

Alasan terakhir, kebijakan Jokowi dinilai tidak transparan dan tertutup. Hal itu terlihat dari revisi UU KPK, pembuatan UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, dan terakhir revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).

"Ketiga, track record Jokowi dalam membuat kebijakan. Kebijakan yang tertutup, tidak partisipatif, dan tergesa-gesa seperti RUU KPK, UU Ciptaker, dan UU Minerba," urai M Isnur.

Oleh sebab itu, YLBHI mengingatkan pemerintah untuk tidak berkhianat kepada konstitusi.

"Yaitu dengan tidak melanjutkan dan merencanakan penundaan pemilu atau 3 periode. Pemerintah lebih baik melakukan pembenahan hak-hak warga negara seperti soal BBM naik, minyak goreng mahal dan fokus kepada perlindungan HAM," pungkas M Isnur

Simak Video: Demo Mahasiswa Tolak Jokowi 3 Periode di Semarang Ricuh!

[Gambas:Video 20detik]




(asp/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT