.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya tidak berbicara tentang penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Jokowi mencopot menteri yang terus bicara soal 3 periode.
Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar awalnya bicara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu sebagai bentuk kongkalikong antarelite politik. Dia mengatakan hal itu terlihat dari pejabat yang melakukannya secara terstruktur.
"Wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu ini jelas merupakan bentuk kongkalikong politik antarelite. Hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik dalam struktur pemerintahan," kata Rivanlee kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rivanlee mencurigai wacana ini datang dari kabinet di Istana. Dia menilai ada konsolidasi wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu yang dilakukan secara sistematis.
"Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya kepala desa. Selain terstruktur, konsolidasinya pun dilakukan dengan sangat sistematis. Sebab, terlihat sekali bahwa perencanaannya dan mobilisasi terlihat secara matang," jelas Rivanlee.
Dia kemudian menyampaikan sikap KontraS yang menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu lewat berbagai metode, seperti amendemen UUD 1945. Dia juga mendesak Jokowi mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"KontraS bersikap menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu lewat berbagai metode seperti halnya amendemen UUD 1945 karena tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendaki adanya amendemen tersebut," tutur Rivanlee.
"Hal tersebut bisa dilakukan secara konkret oleh Presiden Joko Widodo dengan mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, seluruh pihak, terutama elite dan partai politik, harus berhenti menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Kala Jokowi Semprot Menteri Gegara Pertamax Naik-Urus Pemilu':
Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan kepada para menterinya.
Awalnya, Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.
