Luhut Terpilih Lagi, PD Nilai Marah Jokowi di Sidang Kabinet Sandiwara

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 09 Apr 2022 14:21 WIB
Kamhar Lakumani (Dokumentasi pribadi).
Kamhar Lakumani (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjabat Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Jokowi salah secara manajemen.

"Tentunya patut mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP. Secara manajemen ini salah," kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).

Kamhar menyebut yang dilakukan Jokowi ini seperti menunjukkan adanya krisis sumber daya manusia handal di Indonesia. Selain itu, menurutnya, keputusan ini juga menimbulkan tanda tanya atas kemampuan manajerial Jokowi.

"Person role overload dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik. Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial Presiden," ucapnya.

Tak hanya itu, Kamhar juga kembali mengingatkan terkait big data Luhut, dukungan Apdesi, hingga peristiwa marah-marahnya Jokowi saat sidang kabinet. Menurutnya, itu bertolak belakang lantaran Jokowi justru mengangkat Luhut pada jabatan baru

"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap Presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penambahan periodisasi presiden di depan publik," jelasnya.

"Penunjukan LBP menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Marah-marah tanpa hasil. Mungkin Presiden nggak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya. Penunjukan ini juga menandakan Presiden abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemo, termasuk banyak pihak yang meminta presiden menertibkan dan bertindak tegas untuk memberi sanksi terhadap pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik termasuk LBP," lanjutnya.

Simak tanggapan Demokrat selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga: Kisah CEO Mahdi, Ada Kemuliaan di Bisnis Minuman Kekinian

[Gambas:Video 20detik]




Meski begitu, Kamhar mengakui bahwa penunjukan jabatan merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun, dia menyampaikan penunjukan ini terasa tidak pas lantaran saat ini masih terjadi kegaduhan politik.

"Penunjukan LBP sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati. Namun di tengah situasi sekarang yang sedang terjadi kegaduhan politik akibat agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta penambahan periodisasi presiden yang terbaca publik bahwa LBP adalah aktor intelektual dan penggerak utamanya tentu ini menjadi berbeda," tuturnya.

Luhut Terpilih Lagi Emban Jabatan

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Penunjukan itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Perpres Nomor 53 Tahun 2022 itu diteken Jokowi 6 April 2022. Dilihat detikcom, Jumat (8/4/2022), kedudukan dan tugas SDA diatur di Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 4
(1) Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Dewan SDA Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 5
(1) Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengoordinasikan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional;
b. koordinasi dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai;
c. koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;
d. koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air; dan
e. koordinasi dengan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/ kota, dan tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air.

Usut punya usut, ternyata posisi Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini menggeser Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dan, tak hanya sekali, namun sudah beberapa kali jabatan strategis Airlangga digantikan oleh Luhut.

(maa/idh)