BPJPH Gelar Public Hearing Registrasi Lembaga Halal Luar Negeri

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Jumat, 08 Apr 2022 22:07 WIB
BPJPH
Foto: Dok. BPJPH
Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bersama 11 Kedutaan Besar menggelar Public Hearing terkait Registrasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan public hearing tersebut penting dilaksanakan sebagai salah satu upaya merespons tingginya atensi dunia terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan JPH.

"Kegiatan ini penting bagi kami mengingat kami telah menerima banyak pertanyaan dan permohonan kerja sama dari otoritas di luar negeri, lembaga halal luar negeri, para pelaku usaha, serta dalam sidang tahunan WTO, khususnya terkait perkembangan regulasi Halal Indonesia," ujar Aqil dalam keterangan tertulis, Jumat (8/4/2022).

Lebih lanjut, Aqil menjelaskan era baru JPH di Indonesia saat ini tidak terlepas dari transformasi perspektif. Adapun perspektif ini menempatkan halal tidak hanya sebagai bagian dari ketaatan terhadap perintah agama semata, melainkan menjadi standar yang terkait erat dengan kegiatan industri, perdagangan, dan perekonomian secara global.

Aqil juga menyampaikan sertifikasi halal bukan penghambat aktivitas perdagangan internasional. Namun, halal telah menjadi standar yang telah banyak dipersyaratkan dalam aktivitas perdagangan global. Hal ini menjadi sertifikasi halal menjadi salah satu sertifikasi dan standarisasi produk yang telah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi. Menurutnya, hal ini diperlukan agar produk mampu berkompetisi global di era globalisasi saat ini.

Saat ini, Aqil menyebut Indonesia memiliki target untuk menjadi Global Halal Hub. Bahkan, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, target ini bisa tercapai pada 2024. Ia juga menyampaikan industri halal merupakan salah satu mesin inti dari pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi untuk secara konkret mewujudkan visi Indonesia Maju.

"Karena itu, sebagaimana komitmen Bapak Menteri Agama, BPJPH Kemenag akan terus mendukung kerja sama global dalam jaminan produk halal, guna mewujudkan Halal Indonesia bagi masyarakat dunia," ungkap Aqil.

Sementara itu, Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah mengatakan Public Hearing dengan kedutaan besar negara sahabat ini merupakan yang pertama kalinya. Adapun Public Hearing batch pertama dihadiri 11 Kedutaan Besar yang 7 di antaranya, negara anggota G20. Selanjutnya, lanjut Aminah, akan ada batch-batch lanjutan yang akan mengundang kedubes-kedubes lainnya.

"Kegiatan public hearing ini merupakan sosialisasi atas perkembangan regulasi halal di Indonesia, khususnya terkait kerja sama internasional Jaminan Produk Halal," kata Siti.

"Dengan digelarnya public hearing, maka diharapkan kerja sama Jaminan Produk Halal kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi." pungkasnya.

Sebagai informasi, Public Hearing dalam rangka sosialisasi regulasi JPH ini dihadiri oleh para Duta Besar atau perwakilan Kedubes dari sebelas negara sahabat. Yaitu, Chile, Argentina, Brazil, Mexico, Denmark, Turki, Uruguai, Australia, Vietnam, Amerika, dan Korea. Diskusi ini membahas regulasi halal, alur sertifikat halal, mekanisme kerja sama berupa MoU hingga MRA (Mutual Recognition Agreement), dan sejumlah isu aktual lainnya.

Sejumlah perwakilan kedutaan besar juga menyampaikan apresiasinya kepada BPJPH mengingat public hearing menjadi update atas perkembangan regulasi JPH di Indonesia. Dalam kesempatan ini, mereka juga mengungkapkan hasil diskusi dalam public hearing tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pembahasan kerja sama secara lebih intensif.

(akn/ega)