Baleg DPR Sebut 3 Nama Provinsi Baru di Papua Masih Bisa Diubah

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 08 Apr 2022 16:02 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR baru saja menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan ketiga nama provinsi baru di Papua masih bisa diubah.

"Di pengajuan Komisi II DPR yang tercantum adalah RUU sesuai yang ada hari ini. Jadi RUU Papua Selatan, RUU Papua Pegunungan Tengah, dan juga RUU Papua Tengah. Jadi seperti itu, kalaupun kemudian mau diubah, itu di dalam pembahasan bisa," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Diketahui, penamaan 3 calon provinsi baru di Papua itu diusulkan disesuaikan dengan wilayah adat. Untuk nama Papua Selatan ialah Provinsi Ha Anim, di Papua Tengah bernama Provinsi Meepago, dan di Papua Pegunungan Tengah adalah Provinsi Lapago.

Baidowi menyebut nama-nama adat yang digunakan sebagai nama 3 calon provinsi tersebut merupakan rekomendasi dari Baleg. Dia mengklaim nama adat yang dipilih sudah sesuai dengan aspirasi publik dan kajian para akademisi.

"Memang kita rekomendasikan juga dalam RUU itu nama-nama adat juga dimasukkan. Misalkan Papua Pegunungan Tengah itu apa, terus Papua Tengah itu apa, Papua Selatan itu apa," kata dia.

"Hasil temuan kita, rekomendasi kita, sesuai dengan aspirasi publik dan kajian dari akademisi, melihat bahan-bahan akademik, itu menunjukkan bahwa nama-nama adatnya seperti itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PPP itu menuturkan Baleg hanya mengharmonisasi dan mensinkronisasi penyusunan RUU yang sebelumnya diusulkan oleh Komisi II DPR. Sementara dia menyebut berbagai masukan terkait RUU akan diakomodasi pada tingkat pembahasan oleh DPR bersama pemerintah mendatang.

"Kalau di sini kan cuma harmonisasi dan sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan, gitu. Sementara, pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah kemungkinan besar akan dilakukan di Komisi II DPR," ujarnya.

Simak selengkapnya daftar 3 provinsi baru Papua di halaman berikutnya.