ADVERTISEMENT

Kuasa Hukum PT TGM Bantah Tudingan Anggota DPD RI, Akan Laporkan ke BK

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 08 Apr 2022 12:00 WIB
Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/1/2022). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara 2022 mencapai 663 juta ton yang diperuntukkan untuk konsumsi domestik/domestik market obligation (DMO)  sebesar 165,7 juta ton sedangkan sisanya 497,2 juta ton akan mengisi pasar ekspor. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.
Ilustrasi (antara)
Jakarta -

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menduga ada rekayasa hukum dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dengan terdakwa direktur KMI, Wang Xiu Juan alias Susi. Di mana KMI sedang bermasalah dengan PT Kutama Mining Indonesia (KMI).

Tudingan anggota DPD RI itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (4/4/2022) lalu. Susi sendiri kini ditahan.

Atas hal itu, kuasa hukum TGM, Onggowijaya, menduga Abdul Rachman Thaha telah melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam kasus tersebut, dan berpihak kepada terdakwa.

"Aparat penegak hukum tidak mungkin menetapkan Susi sebagai tersangka apabila tidak ada dua alat bukti yang cukup sehingga tidak mungkin ada rekayasa hukum," kata Onggowijaya kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Pria yang biasa disapa Onggo itu menilai pernyataan Abdul Rachman Thaha tidak didukung data dan bukti. Sehingga hal itu menurutnya bisa disimpulkan sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan, untuk mempengaruhi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di pengadilan.

"Abdul Rachman Thaha sebagai anggota DPD telah melanggar Pasal 5 huruf f, huruf l, huruf m dan huruf t Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPD RI, beliau bertindak di luar tupoksi DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 248 dan 249 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," jelas Onggo.

Atas itu, pihaknya berencana membuat pengaduan tertulis ke Badan Kehormatan (BK) DPD. Onggo berharap ada sanksi tegas terhadap Abdul.

"Anggota DPD itu tugas utamanya adalah merancang UU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan bukannya mengurusi proses hukum terdakwa yang sedang berjalan apalagi pernyataannya seolah-olah membela terdakwa," kata Onggo.

Pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Abdul Rachman Thaha, yang notabene merupakan wakil rakyat. Apalagi, kata Onggo, ucapan Abdul dianggap tak sesuai dengan kenyataan.

"Beliau tahu dari mana rekayasa? Apakah beliau punya bukti bahwa ada rekayasa hukum? Apakah beliau tahu bahwa Susi itu sebagai direktur KMI diduga menjual batubara ke perusahaan China baik di dalam dan luar negeri tanpa membayar hak sesuai perjanjian?," kata Onggo.

"Jangan karena tidak tahu apa-apa dan hanya dengar dongeng lalu mempertanyakan kinerja Kejaksaan berdasarkan narasi tanpa bukti. Karenanya kami berharap jangan ada pihak-pihak yang mempengaruhi proses hukum," sambungnya.

Berdasarkan website Mahkamah Agung (MA) disebutkan Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya telah memenangkan TGM dalam gugatan wanprestasi melawan KMI. KMI dinyatakan telah wanprestasi dan perjanjian MoU yang ada telah dibatalkan oleh pengadilan pada tanggal 15 Maret 2022.

"Mungkin akan lebih bijak jika Anggota DPD Abdul Rachman Thaha meminta bukti salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Palangkaraya dan membaca halaman 108 baru berkomentar," kata dia.

Sebelumnya, Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menyatakan soal kasus pertambangan di raker dengan Kejaksaan.

"Orang punya uang, ibarat saya menyampaikan, 'Pak, saya punya uang Rp 30 miliar cari lokasi tambang', tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya ada tiga lokasi tetapi yang satu disembunyikan, si pelapor ini membuat bagaimana merekayasa hukum itu, terbukti hari itu kenapa Susi kalau disangkakan (Pasal) 263 (KUHP) kenapa tidak ditahan oleh pihak Mabes Polri, ada apa ini?," ujar Abdul Rachman Thaha, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Abdul Rachman Thaha bahkan membantah ada upaya Susi melarikan diri sebagai upaya menghindari kasus ini.

"Rekayasa (Susi) melarikan diri, orang tidak melarikan diri kok. Penyerahan untuk tahap kedua ke kejaksaan P-21-nya hadir dia, tetapi keluarganya datang ke saya menyampaikan, 'Pak, wajah saya kayak tertampar di mana hukum Indonesia di mana keadilan Indonesia? Saya malu Pak'," imbuh Abdul Rachman Thaha

(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT