.webp)
Presiden Jokowi sudah memerintahkan para bawahannya berhenti bicara penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Sudah selayaknya kini pihak-pihak terkait fokus mempersiapkan Pemilu 2024.
"Beberapa waktu belakangan ini energi kita tersedot untuk membincang, memperdebatkan, dan memobilisasi sumber daya tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Padahal kehidupan sehari-hari rakyat kita sedang berjibaku dengan banyak persoalan. Belum reda pandemi COVID-19, rakyat dihadapkan berbagai kelangkaan dan naiknya kebutuhan barang barang konsumsi," kata Ketua DPP PDIP MH Said Abdullah kepada wartawan, Kamis (7/4/2024).
Baca juga: Tamat Isu Perpanjangan Jabatan Presiden |
Said memperkirakan kenaikan harga bahan pokok masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Oleh karenanya, dia mengingatkan sangat tak elok jika ada pihak-pihak yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden di situasi seperti saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sangat tidak elok memang, saat kehidupan rakyat sehari-hari terhimpit kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak yang naik, sementara yang diberi amanah kekuasaan berhasrat memperpanjang kekuasaan. Logika waras seharusnya kita malu. Sebab, yang seharusnya kita pikirkan, harusnya kita berjibaku untuk menyelesaikan masalah-masalah kenaikan berbagai kebutuhan konsumsi rakyat sehari-hari ini, tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk memperpanjang kekuasaan," ujar Wakil Rakyat asal Madura ini.
Said mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi agar bawahannya menghentikan pewacanaan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden untuk periode ketiga. Dia mengatakan pewacanaan kontraproduktif itu kiranya bisa menjadi pelajaran berharga, bahwa sekuat apapun dukungan politik dalam pemerintahan, tetapi bila sudah menabrak sendi-sendi bernegara yang tiangnya disangga oleh konstitusi, maka nalar rakyat akan tersulut bangkit.
Said lalu bicara sikap partainya. Dia mengatakan, PDIP, seperti disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, mendukung pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. Dia meminta penetapan pelaksanaan pemilu yang telah disepakati oleh pemerintah, Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu pada tanggal 14 Februari 2021, dan penetapan pilkada serentak pada 27 November 2024, segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah-langkah lanjutan seperti penetapan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 oleh KPU, Bawaslu, dan dikonsultasikan kepada pemerintah dan DPR.
"KPU dan Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada April 2022 ini agar segera bersiap untuk mengajukan rencana kerja menyeluruh hingga 2024, termasuk pengajuan rencana anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat," kata Said.
Said mengingatkan Pemilu 2024 nanti dilaksanakan secara berbarengan, ditambah lagi pelaksanaan pilkada di tahun yang sama. Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, banyak sekali penyelenggara pemilu di daerah yang jatuh sakit hingga meninggal karena beban yang berat. Dia menilai pada Pemilu 2024 beban itu kian besar.
"Mempertimbangkan beban besar ini, KPU dan Bawaslu perlu memikirkan dan merumuskan teknis penyelenggaraan pemilu yang mengurangi beban penyelenggara pemilu mulai tingkat TPS hingga ke pusat," ujar pria yang juga Ketua Badan Anggaran DPR ini.
Said meminta KPU dan Bawaslu merekrut penyelenggara pemilu yang sehat jasmani dan rohani, serta telah berpengalaman. Para penyelenggara pemilu mulai TPS sampai ke atas perlu difokuskan kepada mereka yang tidak memiliki penyakit bawaan kategori berat, seperti gejala jantung, darah tinggi, stroke, dan penyakit berat lainnya.
Dia juga meminta semua pihak bekerja sama menyukseskan Pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Dia mengingatkan dampak perpecahan akibat Pemilu 2014 dan Pilkada 2017.
"Cukuplah tragedi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2014 yang membelah rakyat kita, ada kelompok cebong dan kampret. Kita jauhkan Pemilu dan Pilkada 2024 dari penggunaan sentimen suku, agama dan ras, digantikan dengan debat jalan pembangunan dan program-programnya. Semua itu akan terwujud bila KPU dan Bawaslu sebagai wasit dan hakim garis berani bertindak tegas dan profesional," kata Said.
Simak Video 'Kala Jokowi Semprot Menteri Gegara Pertamax Naik-Urus Pemilu':
