Warga Marunda soal Polusi Batu Bara: Kami Tak Butuh CSR, Jangan Kirim Racun!

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 06 Apr 2022 22:18 WIB
Audiensi warga Marunda dengan Fraksi PDIP DPRD DKI soal polusi abu batu bara, Rabu (6/4/2022).
Audiensi warga Marunda dengan Fraksi PDIP DPRD DKI soal polusi abu batu bara. (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Ketua RW 10 Marunda, Nasrullah Dompas, menegaskan warganya tak membutuhkan program corporate social responsibility (CSR) dari PT Karya Citra Nusantara (KCN). Nasrullah menekankan bahwa yang warganya butuhkan hanya terbebas dari polusi abu batu bara.

Penekanan itu disampaikan Nasrullah untuk merespons pernyataan Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Wakadis LH) DKI Syaripudin, saat audiensi dengan PT KCN di ruang Fraksi PDIP, gedung DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2022).

Wakadis LH DKI Syarifpudin awalnya mengaku sudah memfasilitasi pemberian CSR kepada warga Rusun Marunda yang terimbas polusi abu batu bara. Meski bukan ranah Dinas LH DKI, Syaripudin menyebut pihaknya tetap memfasilitasi permintaan warga Rusun Marunda soal CSR.

"Sebenarnya kami sudah memfasilitasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan. Jadi ketika warga meminta, mohon maaf, bukan semacam kompensasi ya, tetapi semacam kepedulian atau corporate social responsibility (CSR) nya kita katakan, itu tidak pada ranahnya di Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kepada Pak Camat dan Pak Lurah, sehingga nanti salurannya saya pikir sudah kita sampaikan dan ini pun sudah dilakukan," kata Syaripudin saat audiensi.

Pernyataan soal warga meminta CSR itulah yang ditanggapi Nasrullah. Dia menegaskan warganya tak butuh CSR dari PT KCN.

"Saya menyikapi pernyataan bapak Wakadis tadi bahwa ada Permintaan CSR, demi Allah, demi Tuhan, sampai hari ini kami tidak butuh CSR dari KCN. Warga kami masih bisa makan," tegasnya.

Nasrullah mengatakan warganya selama ini hanya meminta supaya debu batu bara tidak berterbangan di permukimannya. Selain itu, dia menganggap warga Marunda masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tak memerlukan kompensasi dari PT KCN.

"Jangan menilai warga kami dengan seolah CSR itu, bantuan sembako segala macam. Kita nggak butuh. Warga saya sesusahnya masih bisa makan, yang penting jangan kirim racun. Saya Ketua RW-nya. Tadi Pak Wakadis bilang ada permintaan CSR, nggak ada itu CSR-CSR!" kata Nasrullah.

Sebelumnya, PT KCN dikenai sanksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT KCN. Total ada 32 sanksi administratif yang mesti dipenuhi PT KCN.

Salah satunya kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup Nomor 066/-1.774.152 tanggal 20 September 2012 yang merupakan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usaha tersebut. Di dalam dokumen ini, PT KCN diwajibkan membangun tanggul.

(taa/zak)