Peringati Mosi Integral Natsir, HNW Minta Konstitusi NKRI Dilindungi

Atta Kharisma - detikNews
Rabu, 06 Apr 2022 21:13 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid meminta semua pihak untuk mengambil teladan dari peristiwa mosi integral Mohammad Natsir 3 April 1950. Salah satu caranya adalah dengan komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konstitusi dari segala bentuk penyimpangannya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Mimbar Demokrasi peringatan Mosi Integral Natsir oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI di Jakarta, Senin (4/4).

Mimbar Demokrasi Peringatan Mosi Integral Natsir oleh FPKS itu dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Selain Hidayat, narasumber lain yang hadir adalah Gubernur Lemhanas Andi Widiakanto, Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra, dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Adian Husaini.

Pria yang akrab disapa HNW itu mengatakan mosi integral Natsir mengembalikan Indonesia dari negara serikat ke negara kesatuan. Karenanya, semua pihak harus berupaya menjaga NKRI dan konstitusi dengan sungguh-sungguh.

"Mosi integral itu menghadirkan kembali NKRI, dan sekarang banyak yang teriak NKRI harga mati. Sayangnya, teriakan NKRI harga mati, itu tidak diikuti dengan upaya bagaimana NKRI itu tetap terjaga dan tidak mati, misalnya dengan dibiarkannya terjadi pembelahan di masyarakat dan sebagainya. Bahkan, ada ungkapan yang sangat tidak baik. Yaitu, apabila nggak setuju, silahkan keluar saja dari Indonesia," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).

HNW juga menyoroti wacana yang melanggar konstitusi dengan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden melebihi batas yang ditetapkan UUD NRI 1945. Menurutnya, mosi integral Natsir mengajarkan keberanian untuk tegas kembali kepada UUD 1945 dengan konsep negara kesatuan, tanpa terpengaruh oleh ideologi atau bisikan lain.

"Konstitusi kita sudah jelas, membatasi masa jabatan presiden selama maksimal dua periode dan pemilu setiap lima tahun sekali. Itu yang perlu kita jaga," tegasnya.

Ia menambahkan terobosan M Natsir lewat mosi integral dalam mengembalikan bentuk NKRI perlu diinternalisasikan dengan baik. Sehingga, semua pihak dapat konsisten menjaga NKRI dan konstitusi. Salah satunya adalah dengan menghadirkan Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 3 April sebagai hari NKRI dan M Natsir sebagai Bapak NKRI.

HNW menerangkan sikap M Natsir dalam menjaga kesatuan dapat dilihat dari proses mosi integral tersebut. Mosi integral tersebut disetujui oleh semua pihak kendati Partai Masyumi yang dipimpin M Natsir bukan mayoritas DPR RIS.

"Semua pihak, dari beragam latar belakang, dapat menerima mosi integral tersebut. Bahkan, Menteri Penerangan RIS kala itu Arnold Mononutu mengakui, tanpa M Natsir dengan mosi integralnya, maka tidak ada NKRI," jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmen menjaga NKRI dan konstitusi harus secara nyata ditunjukkan oleh seluruh elemen bangsa.

"Bila kita teriak NKRI harga mati? Maka jangan langgar konstitusi, dan kembali lah kepada UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang kita sepakati bersama," pungkasnya.

(fhs/ega)