.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya menilai larangan Jokowi kepada para menteri menandakan pintu penundaan pemilu sudah tertutup.
"Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi. Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," kata Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Bima Arya mengatakan penundaan pemilu itu memang wacana dari beberapa partai politik termasuk PAN. Namun, menurutnya, wacana itu kini telah ditutup atas pertimbangan presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ketika beberapa menyampaikan itu mungkin wacana terbuka tapi kalo hari ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup, ya, karena faktor politik yang pasti sangat dipahami Pak Presiden sendiri," ucapnya.
Bima Arya mengatakan Ketua Umum Zulkifli Hasan pun sudah menyampaikan keraguan wacana itu akan berlanjut. Sebab, mayoritas partai di parlemen menolak.
"Ketum PAN sudah menyampaikan bahkan beberapa waktu lalu bahwa walaupun ada usulan, tapi realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," tuturnya.
Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif terhadap kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4). Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Larangan Jokowi Agar Menteri Tak Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden':
Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.
