Belakangan, wajah Ibu Kota DKI Jakarta tengah dihebohkan oleh kemunculan spanduk yang memasang wajah Panglima TNI dengan pesan provokatif. Dalam spanduk itu, terpampang foto Panglima berikut dengan tulisan yang menyudutkan: "bebaskan TNI dari Komunisme, Marxinisme dan Leninimisme." Ada pula tulisan "Pecat Panglima PKI atau Dimakzulkan".
Spanduk itu muncul setelah Jenderal Andika Perkasa menegaskan tak ada aturan yang melarang anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi calon prajurit TNI. Akibatnya, satuan Babinsa pun bereaksi dengan menurunkan spanduk-spanduk itu.
Sorotan Jenderal Andika tentang larangan turunan anggota PKI masuk TNI ini disampaikan dalam sebuah momen tanya jawab dengan Direktur D Bais TNI Kolonel A Dwiyanti saat rapat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022. Momen itu kemudian diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa hingga kemudian menjadi viral.
Dalam pernyataannya, Jenderal Andika menjelaskan soal Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Dia menegaskan patuh terhadap perundang-undangan.
"Yang lain saya kasih tahu, nih. Tap MPRS Nomor 25/1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow (organisasi sayap) segala macam menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal ini. Keturunan (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit) ini apa dasar yang melarang dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit), tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang nomor 4," tegas dia.
Pernyataan Jenderal Andika menegaskan UU tidak mencantumkan larangan bagi anak PKI untuk mendaftar TNI, ASN, bahkan ikut pemilu. Dari perspektif kalangan aktivis hak asasi manusia, langkah Jenderal Andika disambut baik, namun di sisi lain muncul pula reaksi kekecewaan dari senior-senior di TNI.
Benarkah selama ini TNI menutup pintu terhadap turunan anggota PKI? Masihkah komunisme jadi ancaman serius bagi NKRI? Pertanyaan-pertanyaan publik itu akan diulas secara mendalam di program Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik. Dialog bertajuk 'Saat Pintu TNI Dibuka untuk Keturunan PKI' akan menghadirkan peneliti P2D Rocky Gerung, mantan Kepala Bais Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto, mantan Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo, pegiat media sosial Mustofa Nahrawardaya, dan founder lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio. Rabu, 6 April 2022, pukul 20.00 WIB secara live di detikcom.
Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, berikan komentar di kolom Youtube detikcom dan artikel ini.
(ed/vys)