ADVERTISEMENT

Kasus Pegawai KPK Selingkuh Pernah Terjadi Sebelumnya, Langsung 'Dipulangkan'

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 05 Apr 2022 12:51 WIB
Gedung baru KPK
Gedung Merah Putih KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Urusan perselingkuhan antarpegawai KPK mengemuka hingga divonis etik oleh Dewan Pengawas (Dewas). Namun sebenarnya kasus perselingkuhan di KPK bukan kali ini saja terjadi.

Dari catatan detikcom, persoalan selingkuh di lembaga antirasuah itu pernah disampaikan Johan Budi, yang kala itu sebagai juru bicara KPK. Tercatat pada 2012 seorang penyelidik berinisial MNHS terbukti selingkuh sehingga dikembalikan ke institusi asalnya, yaitu BPKP.

"Ada satu penyelidik, diberhentikan dan dikembalikan ke BPKP," kata Johan Budi pada Senin, 17 September 2012.

Saat itu belum ada Dewas KPK sebagai pemeriksa etik. Namun KPK dilengkapi dengan Pengawas Internal atau PI, yang mengurusi persoalan kode etik. Kala itu diduga penyelidik itu selingkuh dengan seorang penegak hukum di instansi lain.

Pegawai KPK Ketahuan Selingkuh

Kini urusan selingkuh di KPK kembali muncul. Dalam salinan petikan putusan yang didapat detikcom, Selasa (5/4/2022), perselingkuhan itu dilakukan oleh seorang jaksa berinisial D dengan pegawai KPK yang bertugas sebagai admin dengan inisial S. Salah satu anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris membenarkan mengenai putusan itu.

"Ya, benar," ucap Syamsuddin Haris ketika dimintai konfirmasi.

Disebutkan dalam petikan putusan itu bila awal mula perselingkuhan D dengan S dilaporkan oleh A selaku suami S. Dewas KPK lantas memproses keduanya secara etik.

"Menimbang bahwa Terperiksa I (S) dan Terperiksa II (D) berdasarkan pengaduan dari saksi (A), yang dalam hal ini merupakan suami sah Terperiksa I (S), yaitu keduanya melakukan perbuatan pelanggaran perselingkuhan atau perzinaan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas," demikian tertulis dalam petikan putusan tersebut.

Majelis etik yang terdiri atas Tumpak H Panggabean sebagai ketua dibantu dua anggota, yaitu Indriyanto Seno Adji dan Syamsuddin Haris, telah mengadili perkara ini. Dalam persidangan terdapat sejumlah saksi yang telah diperiksa mulai Direktur Penuntutan KPK hingga ibu mertua dan adik ipar S termasuk petugas kamar salah satu penginapan di Jakarta Utara.

Singkatnya perkara itu diketok pada 7 Maret 2022. Majelis etik kemudian membacakan putusan pada Kamis, 10 Maret 2022. Baik D maupun S dinyatakan terbukti bersama-sama bersalah melakukan perbuatan perselingkuhan dan melanggar nilai dasar integritas sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf n Perdewas Nomor 3 Tahun 2021 yang isinya sebagai berikut:

(n) Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan Komisi

Keduanya lantas disanksi berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung. Selain itu, Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan kepada para terperiksa guna penjatuhan hukuman disiplin.

"Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami selaku Ketua Majelis Tumpak H Panggabean, Indriyanto Seno Adji selaku anggota dan Syamsuddin Haris selaku anggota yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 10 Maret 2022," tulis petikan putusan itu.

(dhn/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT